Kompas.com - 15/11/2021, 13:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak bisa sewenang-wenang melakukan audit terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Leonard menanggapi rencana Luhut untuk melakukan audit terhadap LSM-LSM di Indonesia yang dinilai telah menyebarkan berita bohong.

"Tentu juga tidak semudah itu audit, kalau dalam pengertian kami itu yang kami tahu mengaudit sebuah lembaga itu harusnya ada perintah pengadilan, bukan hanya dari eksekutif atau kekuasaan eksekutif," kata Leonard dalam konferensi pers secara virtual soal Kesepakatan Final COP26 yang Jauh dari Harapan, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Greenpeace Indonesia Sayangkan Kritik atas Pidato Jokowi soal Deforestasi Berujung Pelaporan

Leonard mengatakan, terkait audit lembaga, pihaknya sudah melakukan audit secara berkala dengan melibatkan kantor akuntan publik yang independen. Hasil audit, disampaikan secara terbuka kepada publik setiap tahun.

"Soal audit, saya kira pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) sedikit emosional mungkin ya, karena sebenarnya kalau Greenpeace keuangan kami diaudit secara berkala dengan kantor akuntan publik yang independen dan kami melaporkannya secara terbuka kepada publik dan itu setiap tahun sejak Greenpeace Indonesia berdiri," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan, data-data yang digunakan Greenpeace bersumber dari data resmi pemerintah.

Ia mengatakan, perbedaan hanya terjadi ketika pihaknya melakukan analisis terhadap data-data resmi pemerintah tersebut.

"Perbedaannya adalah bagaimana cara kita menganalisis, misalnya pemerintah hanya menyatakan dalam 20 tahun terakhir angka deforestasi turun, tapi kami melihat setiap pemerintahan yang berkuasa memiliki kewenangan luas dalam mengelola hutan," ujar Kiki.

Dikutip dari Kompas TV, Luhut akan mengaudit LSM di Indonesia. Luhut menilai banyak LSM menyebarkan berita tak benar.

Baca juga: Kuasa Hukum Luhut Sebut Haris Azhar dan Fatia Tak Hadiri Proses Mediasi Tanpa Alasan

Menurut Luhut, banyak lembaga swadaya masyarakat menyebarkan berita tak benar menyebabkan pemerintah akan mengaudit LSM atau NGO tersebut.

Pemerintah siap mengadu bukti dan data dengan LSM, bahkan semua informasi saat ini dapat dengan mudah diakses oleh siapapun. Audit ini akan dilakukan setelah Greenpeace dinilai menyebarkan berita bohong soal deforestasi di Indonesia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.