Kompas.com - 15/11/2021, 10:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dinilai sebagai terobosan penting.

Peraturan tersebut dianggap dapat menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan serta mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Terkait hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati berharap, lembaga pemerintah, penegak hukum, pendidikan, serta lembaga negeri maupun swasta lainnya mengembangkan kode etik pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

"Kami juga berharap lembaga lainnya, baik swasta maupun negeri, untuk mulai mengembangkan kode etik di lembaga masing masing,” ujar Bintang, dalam Seminar Nasional Pekan Progresif 2021, dikutip dari siaran pers, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Puluhan Akademisi Dukung Permendikbud soal Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Bintang mengatakan kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak besar bagi perempuan dan anak.

Bahkan, hal tersebut juga bisa mengakibatkan kematian, masalah kesehatan mental, hingga hilangnya produktivitas yang berpengaruh terhadap ekonomi.

“Selain merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius, pada level negara, beban ekonomi yang ditanggung dalam pencegahan hingga penanganan kekerasan juga sangat besar," kata Bintang.

Menurut dia, apabila seluruh pihak dapat menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Manajer Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lidwina Inge Nurtjahyo, menyetujui pentingnya pembentukan peraturan di masing-masing lembaga terkait kekerasan seksual.

Lidwina mengatakan, peraturan dalam undang-undang bersifat umum, maka harus diterjemahkan ke aturan yang sifatnya lebih teknis agar mudah dilaksanakan.

"Selain itu, perlu iktikad dari orang-orang yang ada di lembaga untuk mengusulkan pembentukan peraturan, kalau universitas, peraturan di tingkat universitas, fakultas, dan prodi karena kalau tidak seperti itu, maka tidak akan dilaksanakan,” ujar Lidwina.

Baca juga: Urgensi Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi tidak dapat diabaikan.

“Jika kita mengikuti konstitusi, maka angka kekerasan kepada perempuan dan anak harus kita tekan sampai mencapai angka nol," kata Puan.

Puan menekankan perlunya keberpihakan kepada perempuan dan anak untuk mencegah tindakan kekerasan.

Menurut dia, DPR terus memperhatikan berbagai kasus yang muncul dan mendorong pemerintah serta aparat penegak hukum untuk melindungi korban.

"Jangan sampai korban kekerasan menjadi korban prosedur hukum,” ucap dia.

Permendikbud Ristek 30/2021 mengatur definisi kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, serta melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Setidaknya ada 21 bentuk kekerasan seksual yang secara tegas diatur dalam aturan tersebut. Salah satunya, mengatur ketiadaan persetujuan dari korban dalam sehingga suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Baca juga: Ramai-ramai Mendukung Penghapusan Kekerasan Seksual di Kampus

Kemudian, tindakan diskriminasi atau pelecehan yang berintensi seksual, baik melalui ujaran, tatapan, ataupun virtual.

Dari aspek pencegahan, permendikbud ristek ini mengarahkan perguruan tinggi melakukan penguatan tata kelola pencegahan kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Sementara itu, terkait penanganan kasus kekerasan seksual, perguruan tinggi dituliskan memiliki kewajiban melakukan penanganan terhadap korban melalui mekanisme pendampingan, pelindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Dalam hal sanksi, pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi, baik sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi administratif berat dapat berupa mengeluarkan mahasiswa atau memberhentikan tenaga pendidik dari jabatannya di kampus.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Putri Candrawathi Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan, Pengacara Brigadir J: Seolah Orang Lain Margasatwa

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Paulus Waterpauw Laporkan Kuasa Hukum Lukas Enembe Pencemaran Nama Baik

Nasional
Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

Tak Mau Berpaling dari Nasdem dan PKS, Demokrat: Kenapa Kita Mengulang dari Nol?

Nasional
Pengacara Brigadir J Minta Febri Diansyah Bimbing Ferdy Sambo ke Jalan yang Benar

Pengacara Brigadir J Minta Febri Diansyah Bimbing Ferdy Sambo ke Jalan yang Benar

Nasional
UPDATE 29 September 2022: Bertambah 2.003, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.429.767

UPDATE 29 September 2022: Bertambah 2.003, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.429.767

Nasional
Kasus Prajurit TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Jenderal Andika Perintahkan Diproses Pidana

Kasus Prajurit TNI Vs Sopir Angkot di Sukabumi, Jenderal Andika Perintahkan Diproses Pidana

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka dengan Pasal Baru

AHY Sebut Lukas Enembe Ditetapkan Sebagai Tersangka dengan Pasal Baru

Nasional
Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Paulus Waterpauw Laporkan Pengacara Lukas Enembe ke Bareskrim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.