Sejarah Lahirnya Korps Marinir TNI AL yang Hari Ini Rayakan HUT Ke-76

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini Korps Marinir TNI Angkatan Laut genap berusia 76 tahun. Korps baret ungu ini dilahir pada 15 November 1945 di Tegal, Jawa Tengah.

Mengutip laman resmi Marinir, Korps Marinir di Indonesia sudah ada sejak penjajahan yang tergabung dalam Marinir Belanda.

Namun, ketika Belanda pergi meninggalkan Indonesia, ada sebagian yang menjadi pelatih Marinir Indonesia.

Keberadaan Marinir Indonesia secara khusus terbentuk pada 15 November 1945 di Pangkalan IV ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) Tegal.

Baca juga: 100 Marinir Jadi Juru Masak untuk Bantu Warga yang Sedang Isoman

Di sini, dilatih para pelaut Indonesia yang masuk dalam ALRI agar bisa bertempur di darat dalam keadaan darurat.

Tugas utama Korps Marinir yakni sebagai pasukan pendarat, pasukan yang menyerang dari laut ke darat. Mereka dibekali beberapa pelatihan militer lintas matra untuk menunjang penugasan khusus.

Pada 9 Oktober 1948, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: A/565/1948 ditetapkan adanya Korps Komando di dalam Angkatan Laut sehingga seluruh satuan kelautan tersebut dilebur menjadi Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL).

KKO AL aktif dalam beberapa penumpasan yang dilakukan oleh militer Indonesia.

Karena mempunyai kekuatan dalam matra darat, pernah sekali KKO masuk dalam jajaran Angkatan Darat.

Penumpasan

Mengutip Harian Kompas, 31 Oktober 1975, KKO AL pernah masuk dalam kesatuan di dalam TNI-AD. Namun, identitasnya masih dipertahankan dengan menjadi resimen tersendiri.

Masuknya KKO AL dalam AD untuk reorganisasi Angkatan Bersenjata pada 1948.

Resimen ini yang ikut dalam beberapa penumpasan pemberontakan. Beberapa tahun kemudian akhirnya dikembalikan ke dalam jajaran Angkatan Laut.

Baca juga: Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Pada 1975, terjadi suatu peristiwa yang penting bagi keberadaan Korps, nama Korps Komando Angkatan Laut dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak 1945.

Hal itu berdasarkan Surat Keputsan Kasal Nomor: Skep/1831/XI/1975 tanggal 14 November 1975.