Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/11/2021, 09:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menyebutkan, korupsi lebih banyak terjadi di masa bencana dibandingkan ketika tidak ada bencana. Pernyataan Feri merujuk pada sebuah teori dalam ilmu hukum.

"Ada teori yang menjelaskan begini, Pak, bahwa di masa bencana korupsi itu lebih merajalela dibandingkan tidak bencana," kata Feri saat berbincang dengan mantan Komisioner KPK Saut Situmorang sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Saut Situmorang, Sabtu (13/11/2021).

Feri melanjutkan, ironisnya, ketika penyimpangan terjadi secara meluas di tengah bencana, aparat penegak hukum malah bertindak seolah tidak melihat adanya penyimpangan. Seharusnya aparat penegak hukum mengambil tindakan ketika melihat penyimpangan.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Periksa Kabag Perencanaan Bank BPD Bali

"Jadi ini harus ditindaklanjuti kalau memang ada semangat menyatakan bahwa pemerintah ini antikorupsi," ujar dia.

Di sisi lain, dia sedikit bersyukur dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengoreksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. UU tersebut mengatur Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang.

Salah satu alasan dari koreksi aturan itu adalah tidak boleh ada impunitas hukum bagi pejabat negara.

Adapun yang dimaksud dengan impunitas yaitu sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Menurut Feri, hal itu telah membuat pejabat negara tidak kebal hukum apabila terbukti bermain-main dengan anggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik.

"Jadi sekarang enggak ada kebal-kebal. Jadi bisa dipidana, diperdata, atau di-PTUN," ujar Feri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Pemilu 2024

Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Daftar Partai Politik Pemilu 2024

Daftar Partai Politik Pemilu 2024

Nasional
Dukung Kasus Kabasarnas Diusut Koneksitas, Pakar Singgung Rahasia Militer

Dukung Kasus Kabasarnas Diusut Koneksitas, Pakar Singgung Rahasia Militer

Nasional
Pakar Tetap Dorong Kasus Kabasarnas Ditangani Secara Koneksitas

Pakar Tetap Dorong Kasus Kabasarnas Ditangani Secara Koneksitas

Nasional
Megawati Cerita Proses Terbentuknya BRIN, Berawal dari Pertanyaan Jokowi soal 'Research' Indonesia yang Amburadul

Megawati Cerita Proses Terbentuknya BRIN, Berawal dari Pertanyaan Jokowi soal 'Research' Indonesia yang Amburadul

Nasional
Perilaku Lukas Enembe Dikeluhkan Tahanan KPK, Pengacara: Kami Sudah Minta Jadi Tahanan Kota

Perilaku Lukas Enembe Dikeluhkan Tahanan KPK, Pengacara: Kami Sudah Minta Jadi Tahanan Kota

Nasional
Uskup Jayapura Sebut Kekerasan Belum Mampu Selesaikan Konflik Papua

Uskup Jayapura Sebut Kekerasan Belum Mampu Selesaikan Konflik Papua

Nasional
TNI 'Datangi' Mapolrestabes Medan Dinilai Halangi Penegakan Hukum

TNI "Datangi" Mapolrestabes Medan Dinilai Halangi Penegakan Hukum

Nasional
Megawati Wanti-wanti Peneliti Tak Main-main dengan Dana BRIN

Megawati Wanti-wanti Peneliti Tak Main-main dengan Dana BRIN

Nasional
Megawati: Kalau Ada Periset Berpolitik Menggunakan Nama BRIN, 'Get Out!'

Megawati: Kalau Ada Periset Berpolitik Menggunakan Nama BRIN, "Get Out!"

Nasional
Elektabilitas Anies di Bawah Ganjar dan Prabowo, Pengamat: Internal Koalisi Perubahan Belum Solid

Elektabilitas Anies di Bawah Ganjar dan Prabowo, Pengamat: Internal Koalisi Perubahan Belum Solid

Nasional
Jokowi Bertemu Sekjen OKI, Bahas Persoalan Afghanistan dan Rohingnya

Jokowi Bertemu Sekjen OKI, Bahas Persoalan Afghanistan dan Rohingnya

Nasional
Imbas Kasus Kabasarnas, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tarik Anggota TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil

Imbas Kasus Kabasarnas, Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Tarik Anggota TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil

Nasional
Anggota Komisi I Dorong Pom TNI Pelajari Kasus Penggerudukan Mapolrestabes Medan

Anggota Komisi I Dorong Pom TNI Pelajari Kasus Penggerudukan Mapolrestabes Medan

Nasional
Tanggal 9 Agustus Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Agustus Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com