Nadiem: Ada Sanksi jika Kampus Tak Terapkan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Kompas.com - 12/11/2021, 18:37 WIB
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode Keempat Belas secara daring, Jumat (12/11/2021). Tangkapan layar Zoom Kemendikbud RistekMenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim meluncurkan Merdeka Belajar Episode Keempat Belas secara daring, Jumat (12/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menegaskan, perguruan tinggi yang tidak menerapkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) akan mendapatkan sanksi.

Adapun sanksi kepada perguruan tinggi yang tidak mengimplementasikan mekanisme PPKS ini diatur dalam Pasal 19 Permendikbud Ristek 30/2021 tentang PPKS yang terbit pada 31 Agustus 2021.

“Kalau tidak melakukan proses PPKS ini sesuai dengan permen ini ada berbagai macam sanksi dari keuangan sampai dengan akreditasi. Jadi ada dampak real-nya,” kata Nadiem dalam konferensi pers virtual, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Nadiem Targetkan Semua Kampus Sudah Punya Satgas PPKS pada Oktober 2022

Menurut Nadiem, sanksi terhadap peguruan tinggi ini penting agar pimpinan kampus memahami urgensi dan keseriusan pemerintah guna memberantas dan menangani kasus kekerasans seksual.

Nadiem juga berharap ada perubahan paradigma di perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual.

Ia berharap, Permendikbud Ristek 30/2021 ini bisa mengubah pandangan bahwa adanya kekerasan seksual di kampus sebagai aib yang harus ditutupi.

“Yang dulunya reputasi baik kampus itu ditentukan dari tidak adanya kasus-kasus seperti ini, sampai kita berubah reputasi kampus yang baik adalah reputasi yang akan secara transparan melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual,” ujar dia.

Baca juga: Nadiem: Permendikbud PPKS Dibuat Mengikuti Standar Nasional dan Internasional

Selain itu, Nadiem menyebut, kampus wajib melakukan pendampingan, termasuk konseling serta bantuan hukum untuk si pelapor jika sudah menerima aduan kekerasan seksual.

Kemudian, kampus harus bisa menyediakan rumah aman apabila dibutuhkan serta menjamin keamanan korban atau saksi terkait kasus kekerasan seksual.

“Dan jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaannya, enggak boleh berdampak pada pendidikannya yang melapor,” kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan 'Maksa' Jadi Capres 2024, tapi...

Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan "Maksa" Jadi Capres 2024, tapi...

Nasional
Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Nasional
Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Usai Gorden Rumah Dinas, DPR Juga Didesak Hentikan Proyek Tak Penting Lain yang Masih Jalan

Nasional
Jokowi Blusukan ke Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu untuk Bagikan Bansos kepada Pedagang

Jokowi Blusukan ke Pasar Cibinong dan Pasar Gunung Batu untuk Bagikan Bansos kepada Pedagang

Nasional
Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Golkar Konsisten Usung Airlangga jadi Capres, tapi Tetap Dengar Partai Lain

Nasional
Kemenkes: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 6 di Antaranya Meninggal

Kemenkes: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 6 di Antaranya Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.