Hari Kesehatan Nasional Ke-57, Pemerintah Didorong Wujudkan Kemandirian Industri Farmasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kemandirian industri farmasi.

Adapun hal tersebut disampaikannya untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 pada 12 November 2021.

"Dukung kebijakan terhadap pengembangan dan kemandirian di bidang industri farmasi, obat, dan alat kesehatan sebagai wujud implementasi Inpres nomor 6/2016," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Hari Kesehatan Nasional 2021, Kenali Sejarah Perayaannya

Politisi PKS itu menyebut, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan alam yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan.

Dia berharap, Indonesia dapat memaksimalkan kekayaan alam berupa tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pembuatan obat.

"Jangan sia-siakan kekayaan alam kita yang banyak tumbuh tanaman-tanaman obat," ucapnya. Netty mengungkapkan hal tersebut bukan tanpa alasan.

Sebab, ia menilai selama ini mayoritas obat dan alat kesehatan (alkes) di Indonesia masih berasal dari impor.

Selain itu, Netty meminta pemerintah untuk merevitalisasi upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan yang sudah dijalankan selama ini.

"Apalagi tantangan pembangunan kesehatan semakin berat kedepannya. Harapannya sehat dimulai dari diri sendiri dan keluarga itu betul-betul bisa terwujud," tutur dia.

Ia menyinggung Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah maupun swasta mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesehatan.

Hal ini, kata dia, juga diperkuat dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Baca juga: Hari Kesehatan Nasional 2021, Ingat Lagi Protokol 5M di Masa Pandemi

Menurut Netty, kegiatan prioritas nasional di bidang kesehatan di antaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Prioritas itu, lanjut dia, bisa tercapai jika pemerintah memiliki perhatian penuh terhadap ketersediaan SDM di bidang kesehatan.

"Pemerintah harus mencetak tenaga kesehatan yang diperlukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, atau terluar dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, pemerataan, dan keterjangkauan" pungkasnya.