Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Kesehatan Nasional Ke-57, Pemerintah Didorong Wujudkan Kemandirian Industri Farmasi

Kompas.com - 12/11/2021, 18:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kemandirian industri farmasi.

Adapun hal tersebut disampaikannya untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 pada 12 November 2021.

"Dukung kebijakan terhadap pengembangan dan kemandirian di bidang industri farmasi, obat, dan alat kesehatan sebagai wujud implementasi Inpres nomor 6/2016," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Hari Kesehatan Nasional 2021, Kenali Sejarah Perayaannya

Politisi PKS itu menyebut, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan alam yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan.

Dia berharap, Indonesia dapat memaksimalkan kekayaan alam berupa tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pembuatan obat.

"Jangan sia-siakan kekayaan alam kita yang banyak tumbuh tanaman-tanaman obat," ucapnya. Netty mengungkapkan hal tersebut bukan tanpa alasan.

Sebab, ia menilai selama ini mayoritas obat dan alat kesehatan (alkes) di Indonesia masih berasal dari impor.

Selain itu, Netty meminta pemerintah untuk merevitalisasi upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan yang sudah dijalankan selama ini.

"Apalagi tantangan pembangunan kesehatan semakin berat kedepannya. Harapannya sehat dimulai dari diri sendiri dan keluarga itu betul-betul bisa terwujud," tutur dia.

Ia menyinggung Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah maupun swasta mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesehatan.

Hal ini, kata dia, juga diperkuat dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Baca juga: Hari Kesehatan Nasional 2021, Ingat Lagi Protokol 5M di Masa Pandemi

Menurut Netty, kegiatan prioritas nasional di bidang kesehatan di antaranya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Prioritas itu, lanjut dia, bisa tercapai jika pemerintah memiliki perhatian penuh terhadap ketersediaan SDM di bidang kesehatan.

"Pemerintah harus mencetak tenaga kesehatan yang diperlukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, atau terluar dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, pemerataan, dan keterjangkauan" pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com