Kompas.com - 12/11/2021, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Muharyati mengatakan, banyak masyarakat disabilitas yang terjerat masalah dengan perusahaan pinjaman online.

Muharyati menjelaskan, mulanya masyarakat disabilitas merasa bahwa pinjaman online sangat membantu.

“Karena teman-teman disabilitas selama ini untuk mengakses (pinjaman) keuangan sangat sulit, kok tiba-tiba dari pinjaman online mudah sekali. Ternyata itu menjerat,” terang Muharyati ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Bareskrim Tangkap 1 Lagi Tersangka Pinjol Ilegal, Total Jadi 13 Orang

Muharyati hadir sebagai perwakilan dari 19 warga yang bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menggugat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin karena tak memiliki regulasi yang solutif untuk mengatur penyelenggaraan pinjaman online.

Dalam kesempatan itu, Muharyati mengeluhkan kondisi masyarakat disabilitas yang menjadi korban hutang pinjaman online.

Meski tak merinci jumlahnya, Ia menceritakan, masyarakat dengan disabilitas mental banyak yang hendak melakukan aksi bunuh diri.

“Banyak kelompok kami, disabilitas mental, ingin bunuh diri. Bahkan (kondisinya) semakin terpuruk, karena untuk mendapatkan obat susah, ditambah (dengan) pinjaman (online) ini, dia semakin down,” paparnya.

Baca juga: Gugat Jokowi soal Pinjol, LBH Jakarta Sebut 11 Masalah yang Belum Diatur Pemerintah

Muharyati menuturkan, masyarakat disabilitas tuna rungu, tuna wicara dan tuna daksa juga banyak yang mengalami masalah dengan pinjaman online.

Sebab, kebanyakan dari mereka bekerja di sektor informal dan sulit mengajukan hutang di perusahaan lain.

“Saya sedih, karena banyak yang ingin bunuh diri, bercerai, dan juga mendapatkan disabiltas ganda, sudah disabilitas fisik, kejiwaannya juga terdampak,” ucap dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Litbang Kompas: Aktivitas Medsos Tak Berdampak Langsung pada Elektabilitas Capres

Nasional
Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Profil Cerah Bangun, Pejabat Bea Cukai yang Kini Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

KPK: Lili Pintauli Belum Mengundurkan Diri

Nasional
Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Serahkan Bansos dan Santunan di Lombok, Wapres: Ibu Terima dengan Ikhlas Ya

Nasional
Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar, Dibandingkan Kekerasa Aparat

Kontras Duga Polri Lebih Cepat Tangani Kasus Fatia dan Haris Azhar, Dibandingkan Kekerasa Aparat

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Nasional
Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Nasional
Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Nasional
Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Nasional
PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

Nasional
Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Nasional
Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Nasional
Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Nasional
4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

Nasional
Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.