Aliansi Dosen dan BEM Se-UI Gelar Aksi Ketiga Desak Pembatalan PP tentang Statuta UI

JAKARTA, KOMPAS.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) berserta sejumlah dosen akan menggelar aksi ketiga terkait pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Aksi ini akan dilakukan di Taman Rotunda, Kampus UI, Depok, Jumat, (12/11/2021) pukul 14.00-17.00 WIB.

“Aksi BEM UI ini didukung sepenuhnya oleh Aliansi Pendukung #BatalkanStatutaUI, PP Nomor 75 Tahun 2021, yang terdiri dari guru besar, dosen, tenaga akademik, dan alumni,” kata dosen ilmu politik FISIP UI Reni Suwarso dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Baca juga: Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Reni mengatakan, aksi ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan warga UI kepada Rektor UI Ari Kuncoro dan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Saleh Husin untuk menjelaskan duduk perkara PP 75/2021 tentang Statuta UI.

Menurut dia, sudah dua kali aksi massa dilakukan, sejumlah surat juga dilayangkan, bahkan puluhan kali telepon, SMS, pesan WhatsApp sudah dikirimkan kepada Rektor dan Ketua MWA.

Namun, ia mengatakan, pimpinan Kampus UI tersebut tidak kunjung berani menemui mahasiswa terkait isu Statuta UI ini.

“Para penguasa saat ini memang budek atau tidak mau mendengar walaupun mereka paham bahwa ada masalah yang harus direspons,” kata dia. 

Selain itu, Reni mengatakan, Rektor UI Ari Kuncoro telah menggugat Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk tidak lagi campur tangan dalam proses menentukan gelar profesor di UI seperti dalam UU No 15/2005 tentang Guru dan Dosen.

Baca juga: Jokowi Tak Respons Surat Guru Besar soal Statuta UI yang Bermasalah, Mahasiswa-Dosen UI Beraksi

Gugatan itu didasari karena UI sudah memiliki PP 75/2021 yang memberikan rektor kewenangan absolut untuk mengangkat guru besar.

Ia juga mengatakan, Rektor UI saat ini sudah menganggap UU Nomor 15/2005 tentang Guru dan Dosen, terutama Pasal 50 (4) yang tidak punya kekuatan hukum lagi.

“Bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan rektor UI, maka seluruh rektor PTN/PTS se-Indonesia akan memiliki kewenangan absolut untuk mengangkat guru besar,” kata Reni.

Diberitakan sebelumnya, Aliansi BEM UI juga sudah menggelar aksi menolak Statuta UI yang baru di lingkungan kampus UI pada Selasa (12/10/2021).

Kemudian, kembali mengadakan aksi “Piknik Bersama Cabut Stauta UI” di sekitar Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat (22/10/2021).

Kedua aksi ini menuntut hal yang sama dengan pernyataan sikap dari Gerakan UI Peduli di bulan Juli lalu, yakni mencabut PP 75/2021.

Adapun Gerakan UI Peduli merupakan gabungan dari unsur mahasiswa, guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan UI.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Lempar Tanggung Jawab atas Permohonan Warga UI soal Statuta

Gerakan ini menyoroti soal PP 75/2021 yang dinilai cacat secara formil dan materil.

Mereka juga menuntut pelibatan empat organ UI, yakni Majelis Wali Amanat, Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar, serta partisipasi seluruh warga UI dalam proses revisi statuta.