Aliansi Dosen dan BEM Se-UI Gelar Aksi Ketiga Desak Pembatalan PP tentang Statuta UI

Kompas.com - 12/11/2021, 13:43 WIB
Sejumlah mahasiswa UI melakukan aksi unjuk rasa untuk menolakan PP 75/2021 tentang Statuta UI. Dokomentasi/ Ketua BEM UI Leon Alvinda PutraSejumlah mahasiswa UI melakukan aksi unjuk rasa untuk menolakan PP 75/2021 tentang Statuta UI.

JAKARTA, KOMPAS.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI) berserta sejumlah dosen akan menggelar aksi ketiga terkait pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Aksi ini akan dilakukan di Taman Rotunda, Kampus UI, Depok, Jumat, (12/11/2021) pukul 14.00-17.00 WIB.

“Aksi BEM UI ini didukung sepenuhnya oleh Aliansi Pendukung #BatalkanStatutaUI, PP Nomor 75 Tahun 2021, yang terdiri dari guru besar, dosen, tenaga akademik, dan alumni,” kata dosen ilmu politik FISIP UI Reni Suwarso dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Baca juga: Aliansi BEM UI Akan Gelar Aksi “Piknik Bersama Cabut Statuta” di Sekitar Gedung Rektorat

Reni mengatakan, aksi ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan warga UI kepada Rektor UI Ari Kuncoro dan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Saleh Husin untuk menjelaskan duduk perkara PP 75/2021 tentang Statuta UI.

Menurut dia, sudah dua kali aksi massa dilakukan, sejumlah surat juga dilayangkan, bahkan puluhan kali telepon, SMS, pesan WhatsApp sudah dikirimkan kepada Rektor dan Ketua MWA.

Namun, ia mengatakan, pimpinan Kampus UI tersebut tidak kunjung berani menemui mahasiswa terkait isu Statuta UI ini.

“Para penguasa saat ini memang budek atau tidak mau mendengar walaupun mereka paham bahwa ada masalah yang harus direspons,” kata dia. 

Selain itu, Reni mengatakan, Rektor UI Ari Kuncoro telah menggugat Mendikbud Ristek Nadiem Makarim untuk tidak lagi campur tangan dalam proses menentukan gelar profesor di UI seperti dalam UU No 15/2005 tentang Guru dan Dosen.

Baca juga: Jokowi Tak Respons Surat Guru Besar soal Statuta UI yang Bermasalah, Mahasiswa-Dosen UI Beraksi

Gugatan itu didasari karena UI sudah memiliki PP 75/2021 yang memberikan rektor kewenangan absolut untuk mengangkat guru besar.

Ia juga mengatakan, Rektor UI saat ini sudah menganggap UU Nomor 15/2005 tentang Guru dan Dosen, terutama Pasal 50 (4) yang tidak punya kekuatan hukum lagi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.