Kompas.com - 12/11/2021, 10:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengaku, pihaknya mengapresiasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Ia meyakini, Permendikbudristek tersebut akan menjadi motivasi bagi Panja untuk menyelesaikan RUU TPKS secepatnya.

"Kami apresiasi Permendikbudristek itu. Kami di Panja juga termotivasi. Karena kami pun akan mengambil keputusan draf RUU TPKS, pada 25 November di Baleg, lalu draf itu diparipurnakan sebagai inisiatif DPR," kata Willy saat dihubungi Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Ketua Panja Sebut Draf RUU TPKS Disahkan Akhir November

Willy berharap, RUU TPKS sama halnya seperti Permendikbudristek yaitu menjadi payung hukum yang progresif untuk melindungi dan berpihak pada korban.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu kemudian menjelaskan bahwa RUU TPKS mengatur lima bentuk kekerasan seksual.

Adapun lima bentuk kekerasan seksual itu di antaranya pelecehan seksual di Pasal 2, pemaksaan kontrasepsi yang diatur di Pasal 3, pemaksaan aborsi di Pasal 4, perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual pada Pasal 5, dan eksploitasi seksual tercantum di Pasal 6.

"Kita tidak seperti Permendikbud yang mengatur 21 bentuk kekerasan seksual," ucap Willy.

Menurut Willy, pihaknya mengapresiasi Permendikbud yang mengatur lebih banyak bentuk kekerasan seksual.

Sementara itu, RUU TPKS disebut hanya mengatur lima bentuk kekerasan seksual karena menganggap beberapa bentuk sudah diatur dalam UU lainnya.

"Misalnya, RKUHP, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Perkawinan, dan Perlindungan Anak. Itu tidak diatur lagi dalam RUU TPKS," jelas Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Lebih lanjut, ia berharap sejumlah peraturan yang ada dalam Permendikbudristek dapat berjalan sebagaimana mestinya harapan masyarakat.

Ia pun meminta pihak kampus, dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) yang disiapkan untuk mengawasi potensi terjadinya kekerasan seksual di kampus, pada akhirnya tidak melindungi "para predator" seksual.

"Sekali lagi, perspektifnya harus perspektif melindungi korban. Paling penting itu korban. Jangan lindungi para predator di kampus, jangan," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Kemendikbud Ristek) menerbitkan Permendikbudristek 30/2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi pada 31 Agustus 2021.

Aturan ini dibuat agar menjadi landasan hukum bagi petinggi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Baca juga: Setara Harap Permendikbud 30/2021 Jadi Pelecut DPR Sahkan RUU PKS

“Selama ini tidak ada payung hukum bagi pencegahan dan penindakan atas kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus kita,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Nizam, kepada Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Di dalam beleid ini yang dimaksud ranah kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, serta melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Pasal 5, setidaknya dicatat ada 21 bentuk kekerasan seksual yang secara tegas diatur dalam aturan tersebut.

Beberapa di antaranya berupa melakukan tindakan kekerasan seksual yang tidak mendapatkan persetujuan (consent) korban.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Nasdem Usung Anies Jadi Bakal Capres, Ini Komentar Ketum PAN

Nasdem Usung Anies Jadi Bakal Capres, Ini Komentar Ketum PAN

Nasional
Hujan Kritik Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR Tak Gubris

Hujan Kritik Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR Tak Gubris

Nasional
Usai Sudrajad Dimyati jadi Tersangka, KY Perketat Seleksi Calon Hakim Agung

Usai Sudrajad Dimyati jadi Tersangka, KY Perketat Seleksi Calon Hakim Agung

Nasional
Nasdem Usung Anies jadi Capres, Gerindra: Mari Berkompetisi Sehat

Nasdem Usung Anies jadi Capres, Gerindra: Mari Berkompetisi Sehat

Nasional
AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

Nasional
Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Nasional
KPK Masih 'Wait and See' Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

KPK Masih "Wait and See" Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

Nasional
Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.