Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.958 Orang Calon Taruna Politeknik Kemenkumham Jalani Tes Kesehatan

Kompas.com - 11/11/2021, 21:28 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi calon taruna (catar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Keimigrasian (Poltekim) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memasuki tahap tes kesehatan.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto mengungkap bahwa jumlah catar yang mengikuti proses seleksi tahap ini sebanyak 1.958 orang.

“Ada sebanyak 1.958 calon taruna Poltekip dan Poltekim yang akan mengikuti tes kesehatan,” ujar Andap, melalui siaran pers, Kamis (11/11 2021).

Baca juga: Kanwil Kemenkumham DIY Temukan Kekerasan Terhadap Napi Dilakukan Petugas Lapas Narkotika

Adapun seleksi ini dilanjutkan setelah sempat tertunda karena kondisi pandemi Covid-19 yang memuncak dan diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurut Andap, mereka yang lolos untuk mengikuti seleksi tahap ini adalah calon-calon taruna yang telah lulus pada tahap sebelumnya dengan menyisihkan puluhan ribu peserta seleksi.

“Peserta yang akan ikut tes selanjutnya ini adalah mereka-mereka yang telah lolos seleksi tahap sebelumnya melalui mekanisme yang ketat, bersih dan transparan,” ucap dia.

Andap pun menekankan kepada para catar untuk benar-benar percaya pada kemampuan diri dan tidak tergiur atau percaya kepada pihak-pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan. Sebab, mereka telah melalui proses yang ketat.

Baca juga: Mau Mendirikan Yayasan? Ini Cara Daftar Yayasan Online di Kemenkumham

Sebaliknya, ia juga meminta siapa pun untuk segera melaporkan kepadanya jika ada orang-orang yang menawarkan bantuan kelulusan melalui mekanisme yang tidak prosedural, jual beli atau dengan cara menyuap.

“Tidak ada suap, tidak ada sogok-menyogok, (seleksi) ini murni untuk menghasilkan kader Kemenkumham yang berkualitas dan berintegritas,” kata Andap.

“Kemenkumham berkomitmen dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ucap dia.

Taruna Akabri angkatan 1988 itu berpesan kepada para peserta untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, tetap menjaga protokol kesehatan, serta terus berdoa agar diberi hasil terbaik.

Sebelum mengikuti tes kesehatan, para peserta telah lulus uji seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Dari 21.258 peserta yang mengikuti SKD, diambil 1.768 untuk mengikuti tes kesehatan.

Baca juga: Ketentuan Lengkap SKB CPNS 2021: Jadwal, Pembagian Sesi, dan Pelaksanaannya

Jumlah ini adalah 3 kali dari formasi yang dibutuhkan dan yang telah dinyatakan memenuhi passing grade kelulusan.

Sementara itu, pelamar/peserta seleksi formasi PNS yang dinyatakan lulus administrasi pada tahap seleksi administrasi sebanyak 190 orang, sehingga total peserta yang berhak mengikuti tes kesehatan berjumlah 1.958 peserta.

Pelaksanaan tes kesehatan akan dilaksanakan di 30 lokasi selama empat hari yaitu mulai tanggal 15 sampai dengan 18 november 2021.

Terdapat 10 kanwil yang akan melaksanakan seleksi, yaitu Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Jambi, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara pada Senin (15/11/2021)

Kemudian, terdapat 15 kanwil yang berpartisipasi, yakni Kanwil Kemenkumham Aceh, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara pada Selasa (16/11/2021).

Baca juga: BKN Umumkan Jadwal SKB CPNS 2021 Dimulai 15 November, Ini Ketentuannya

Selain itu, ada dua kanwil yang melaksanakan seleksi, yaitu Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau dan Riau.

Adapun Kanwil Kemenkumham Jawa Timur akan melaksanakan selama dua hari, yaitu pada Selasa dan Rabu.

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat akan melaksanakan secara bersama-sama di satu titik lokasi pada Rabu dan Kamis.

Terakhir, seleksi dilakukan untuk Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (18/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com