Soal Surat Keberatan Timsel KPU, Stafsus Mensesneg: Kita Pelajari Argumennya

Kompas.com - 11/11/2021, 17:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, pihaknya telah menerima surat keberatan Keputusan Presiden (Keppres) Joko Widodo Nomor 120/P Tahun 2021 yang dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako).

Adapun Keppres tersebut berisi aturan Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan Tahun 2022-2027 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

"Kami sudah terima. Segera diproses. Semua pandangan tentu harus diapresiasi. Kami akan pelajari argumen-argumennya," ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Kamis (11/11/2021).

Baca juga: ICW, Perludem dan Pusako Kirim Surat Keberatan Terkait Pembentukan Timsel KPU-Bawaslu ke Presiden

Faldo menuturkan, sejauh ini, keputusan soal tim seleksi (timsel) itu sudah sesuai dengan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah juga melihat unsur kredibilitas yang paling penting dalam memilih anggota timsel. Oleh karenanya, Faldo meminta agar kinerja tim dipantau bersama.

"Nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu seperti apa yang muncul nanti, kita bisa nilai bersama," lanjutnya.

Sementara soal dugaan adanya konflik kepentingan, Faldo menegaskan hal itu harus dibuktikan jika terjadi.

Dia mencontohkan, dua nama yang disinggung yakni Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti Wakil Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej yang disebut sarat konflik kepentingan.

"Kami sudah jelaskan sebelumnya, Ibu Poengky merupakan perwakilan masyarakat sebagaimana status beliau juga begitu di Kompolnas. Saya rasa ini clear," tuturnya.

"Kemudian, namanya perwakilan pemerintah pasti ada kaitannya dengan presiden. Pak Eddy juga saksi ahli Pak Jokowi dulu di MK, berarti tidak valid juga dong? Bisa bubar ini panitia kalau cara menilainya begitu," tambahnya.

Sebelumnya, ICW, Perludem dan Pusako mengirimkan surat keberatan resmi terkait Kepores Nomor 120/P Tahun 2021.

"Surat keberatan ini sudah disampaikan ke Sekretariat Negara pada Jumat, 5 November 2021," kata Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Khoirunnisa menuturkan, pokok keberatan yang disampaikan adalah terkait unsur pemerintah di Tim seleksi KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Ketua Timsel Tegaskan Pakai Prinsip Keterbukaan dalam Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kata dia, dari 11 orang tim seleksi KPU dan Bawaslu terdapat empat orang yang berasal dari unsur pemerintah.

Padahal, dalam Pasal 22 Ayat (3) huruf a UU Pemilu secara eksplisit mengatur, unsur pemerintah di tim seleksi dibatasi hanya tiga orang.

Empat orang tersebut yakni Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro, dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti.

Kemudian, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dan Edward Omar Sharif Hiariej yang menjabat sebagai Wakil Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Komposisi timsel dari unsur pemerintah ini dinilai tidak hanya bertentangan dengan UU Pemilu, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik," Ujarnya.

"Terutama soal kepastian hukum dan kecermatan di dalam mengeluarkan sebuah keputusan tata usaha tata usaha negara," lanjut dia.

Selain itu, di dalam surat ini juga disampaikan keberatan terhadap pengangkatan Juri sebagai tim seleksi dan ketua tim seleksi.

Hal ini dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) huruf a UU Pemilu.

"Juri Ardiantoro meski punya pengalaman sebagai anggota dan Ketua KPU RI, pada Pemilu 2019 yang lalu, yang bersangkutan adalah tim kampanye resmi pasangan calon presiden Jokowi-Ma'aruf Amin," ungkapnya.

Oleh karena itu, ICW, Perludem, Pusako meminta Jokowi melakukan koreksi dan perbaikan terhadap Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021.

Baca juga: ICW-Perludem Surati Jokowi soal Keberatan Timsel KPU-Bawaslu, Ini Kata KSP

Mengeluarkan Keputusan Presiden baru yang menyesuaikan komposisi tim seleksi yang berasal unsur pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) huruf a UU Pemilu serta mengganti salah satu dari empat nama tim unsur pemerintahan.

Lalu meminta presiden mengambil keputusan dengan segera untuk memperbaiki Keputusan Presiden No. 120/P Tahun 2021.

Hal itu mengingat saat ini proses seleksi sudah berjalan, guna menghindari pelanggaran hukum yang lebih luas, yang nantinya akan berpengaruh pada legitimasi proses seleksi.

"Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 77 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan, Presiden memiliki waktu sepuluh hari kerja untuk menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh ICW, Perludem, dan Pusako," ucap Khoirunnisa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang, Berkas Dilimpahkan ke Kejari Biak Numfor

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang, Berkas Dilimpahkan ke Kejari Biak Numfor

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Miliar, KPU: Rp 6 Miliar Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Miliar, KPU: Rp 6 Miliar Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Nasional
Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.