Setara Harap Permendikbud 30/2021 Jadi Pelecut DPR Sahkan RUU PKS

Ia menjelaskan, “consent” dalam isi beleid tersebut merujuk pada konteks adanya unsur pemaksaan terkait suatu tindak kekerasan.

“Dalam KBBI kekerasan adalah sesuatu yang dipaksakan, ada unsur pemaksaan. Jadi kata consent tersebut dalam konteks unsur pemaksaan tadi. Sama sekali tidak ada dalam pikiran kami untuk melegalkan perzinaan,” tegasnya.

Baca juga: Puluhan Akademisi Dukung Permendikbud soal Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Adapun Ketua Panitia Kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya menyatakan, pihaknya akan menyelesaikan draf RUU dalam waktu dekat.

Ia menerangkan, draf RUU TPKS (sebelumnya bernama RUU PKS) akan disahkan dalam rapat paripurna pada akhir November 2021. UU TPKS ini akan ditertapkan sebagai inisiatif DPR

"Kami akan putuskan di Baleg (Badan Legislasi) pada 25 November dan semoga bisa dibawa ke paripurna terdekat," kata Willy saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).