Kompas.com - 10/11/2021, 19:21 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Mukhamad Misbakhun mengkritisi adanya penggunaan istilah cadangan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

“Bagian yang saya permasalahkan adalah penggunaan istilah cadangan PEN dan SAL pada APBN 2021 yang digunakan untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Menurutnya, istilah cadangan PEN tidak dikenal dalam nomenklatur APBN di Indonesia.

Sebab, program PEN sendiri merupakan program yang ada di dalam struktur belanja APBN dan untuk penamaannya dikenal dengan program PEN.

Baca juga: Sampai 15 Oktober, Program PEN Terealisasi 57,5 Persen

Adapun program PEN tersebut meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah (pemda), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan korporasi atau BUMN, serta insentif perpajakan dunia usaha.

“Jadi sudah jelas bahwa PEN adalah bagian dan masuk dalam struktur belanja APBN,” ucap Misbakhun.

Oleh karena itu, sebut dia, apabila anggaran tidak digunakan atau dibelanjakan pada tahun berjalan maka mata anggaran di program PEN akan menjadi bagian Sisa Anggaran Lebih (SAL).

Artinya, periodisasi anggaran pada tahun tersebut sudah habis karena cut off per 31 Desember.

Baca juga: Periodisasi: Pengertian, Tujuan Penyusunan, Konsep, dan Contohnya

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, APBN tidak boleh direncanakan dengan asumsi di awal akan ada SAL.

Sebab, APBN disusun dengan asumsi awal penerimaan dan belanja tercapai atau terserap 100 persen. Hal ini didasarkan menurut Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kendati demikian, Misbakhun menilai bahwa awal penerimaan dan belanja sangat mustahil untuk mencapai 100 persen.

“Untuk itu, ketika belanja APBN tidak terserap 100 persen, maka ada SAL dan itu menjadi kewenangan penuh Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai Bendahara Umum Negara (BUN),” ujarnya.

Baca juga: Menkeu Sebut Literasi Keuangan Penting untuk Tangani Kerentanan Perempuan

Misbakhun menjelaskan, pihaknya selama ini telah menyetujui PMN dengan mekanisme pada saat pembahasan APBN.

Akan tetapi, tidak pernah membahas penyertaan modal negara yang akan dipergunakan SAL untuk BUMN.

“Walaupun dalam UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 diberi kewenangan Bendahara Umum Negara untuk menggunakan SAL, tetapi mekanisme penggunaannya untuk PMN belum pernah dibicarakan terlebih dulu dengan DPR,” ucap Misbakhun.

Terlebih, kata dia, belum ada aturan mekanisme bagaimana penggunaan SAL APBN 2021 untuk PMN ke BUMN.

Baca juga: Tak Lagi Ditanggung APBN, Gaji ASN Baru di Jember Dianggarkan Lewat APBD 2022

Sementara itu, APBN 2021 sendiri masih berjalan sampai Jumat (31/12/2021) dan baru akan tutup buku.

"Bagaimanan nantinya anggaran belanja di APBN 2021 terserap pada titik optimal dan jumlah SAL tidak mencukupi untuk PMN ke BUMN seperti yang direncanakan, atau apabila kemudian ada keputusan politik yang drastis bahwa untuk memperkecil defisit maka digunakan mekanisme zero SAL,” ujar Misbakhun.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.