Kampus Diminta Berkomitmen Implementasikan Permendikbud PPKS

JAKARTA, KOMPAS.com – Komnas Perempuan memberikan apresiasi terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Komnas Perempuan mengimbau perguruan tinggi berkomitmen dalam mengimplementasikan Permendikbud 30/2021 itu.

“Perguruan Tinggi agar mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan Permen PPKS ini dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah diatur oleh Permendikbud PPKS,” kata Komisioner Komnas, Siti Aminah Tardi, seperti dikutip dalam siaran pers, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: Permendikbud PPKS Dinilai Langkah Cepat Cegah Kekerasan Seksual di Kampus

Komnas Perempuan berpandangan, peraturan ini merupakan langkah maju untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat dan nyaman tanpa kekerasan seksual.

Dalam catatannya, sepanjang tahun 2015-2020, Komnas Perempuan menerima 27 persen aduan kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi.

Setidaknya, sudah ada 51 kasus kekerasan seksual di semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi yang diadukan ke Komnas Perempuan.

Dari 51 kasus tersebut, tercatat universitas menempati urutan pertama yaitu dengan persentase 27 persen, kemudian diikuti pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam dengan urutan 19 persen.

Di urutan ketiga jenjang SMU/SMK dengan 15% terjadi ditingkat. Kemudian, 7 persen terjadi di tingkat SMP, dan masing-masing 3 persen di jenjang TK, SD, SLB, dan Pendidikan berbasis agama Kristen.

Baca juga: PP Muhammdiyah: Permendikbud Ristek tentang PPKS Cacat Formil dan Materil

Menurut Siti, minimnya pengaduan kekerasan seksual di perguruan tinggi, menunjukkan tidak semua perguruan tinggi mempunyai aturan yang jelas, implementatif dan efektif terkait dengan PPKS, termasuk pemulihan korban.

Komnas Perempuan menilai, adanya Permendikbud Ristek 30/2021 ini harus dipandang sebagai upaya untuk pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara atas pendidikan tinggi yang aman.