Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lapor Covid-19: Distribusi Vaksin Belum Merata hingga ke Pedalaman

Kompas.com - 10/11/2021, 15:37 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lead Advokasi Lapor Covid-19 Agus Sarwono mengatakan, saat ini distribusi vaksin Covid-19 belum merata ke daerah pedalaman.

Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya masyarakat pedalaman seperti masyarakat adat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

"Dari sisi akslerasi program vaksinasi, kami melihat bahwa proses distribusi vaksin saat ini memang belum merata, masih banyak teman-teman di pedalaman yang masih kesulitan untuk mendapatkan vaksin," kata Agus di acara diskusi virtual bertajuk Tantangan Vaksinasi Inklusif Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Rabu (10/11/2021).

Baca juga: 200 Juta Dosis Vaksin Telah Disuntikkan, Jokowi: Terima Kasih Atas Peran Anda Semua

Agus memahami bahwa kondisi geografis Indonesia sangat besar.

Meskipun demikian, dia sangat berharap bahwa proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bisa sampai ke pelosok.

Agus mengatakan, pemerintah bisa berkaca pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, saat pemilu proses distribusi surat suara bisa didistribusikan hingga ke pelosok. 

"Kenapa tidak dengan vaksinasi meskipun kita tahu bahwa untuk mendistribusikan vaksin tidak mudah, karena memang membutuhkan rantai dinginnya yang solid," ujar Agus.

Namun secara prinsip, kata dia, proses vaksinasi Covid-19 di Tanah Air sudah dilakukan dengan perencanaan yang lama, mulai dari mencari kandidat vaksin, menentukan, pengadaan, hingga pendistribusian telah berlangsung dengan baik.

Pihaknya mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang telah memiliki konsep yang cukup detail mulai dari distribusi di masing-masing provinsi hingga proses penggunaan dan lainnya.

Baca juga: Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 115, Indonesia Terima 4 Juta Vaksin Jadi Sinovac

Meskipun demikian, pihaknya juga masih menyayangkan data vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat adat dan kelompok penyandang disabilitas angkanya tidak dimunculkan oleh pemerintah.

"Alangkah lebih baik apabila pemerintah menurunkan (data vaksinasi) kelompok rentan yang dimaksud siapa selain kelompok lansia. Karena ada masyarakat adat, penyandang disabilitas dan lainnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com