Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan untuk Cetak ASN Profesional

Kompas.com - 10/11/2021, 13:35 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) Kusdiantoro mengatakan, Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ke-15 Tahun 2021 digelar untuk mewujudkan program prioritas Kementerian KP periode 2021-2024.

Adapun program prioritas Kementerian KP yang dimaksud Kusdiantoro meliputi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap dan pengembangan budidaya untuk meningkatkan ekspor.

Lebih lanjut, program prioritas Kementerian KP juga termasuk pembangunan kampung perikanan budidaya air tawar, air payau, dan air laut berbasis kearifan lokal.

Untuk diketahui, PKA ke-15 Tahun 2021 diselenggarakan selama 91 hari, mulai 5 Juli hingga 9 November 2021 dan diikuti sejumlah 26 peserta.

Sebanyak 22 peserta merupakan pegawai Kementerian KP dan empat orang lainnya merupakan pegawai Dinas Kabupaten Subang.

Baca juga: KKP Pastikan Tak Semua Kapal Kecil Kena PNBP Perikanan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara blended learning synchronous menggunakan learning management system (LSM) dari platform E-Milea milik Kementerian KP.

Dengan demikian, peserta mudah mengakses penjelasan, pendalaman materi, dan mampu berinteraksi dengan pelatih melalui Zoom Meeting.

Beberapa materi yang diberikan kepada peserta meliputi kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kepemimpinan kinerja, aktualisasi kepemimpinan, serta orientasi program.

Menurut Kusdiantoro, setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki fondasi budaya kerja profesional dengan menerapkan core valuesBerAKHLAK”, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Baca juga: Bangun Sektor KP, Menteri Trenggono Dorong Riset Perikanan di Perguruan Tinggi

“Jika semua core values ‘BerAKHLAK’ dapat diserap dan diimplementasikan oleh setiap ASN, maka employer branding ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ akan terwujud,” kata Kusdiantoro, dalam acara penutupan PKA ke-15 Tahun 2021.

Dengan demikian, kata dia, upaya reformasi birokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dapat terlaksana secara cepat, tepat, dan profesional.

“Inovasi adalah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, karena inovasi mendukung penciptaan industri, bisnis, dan lapangan kerja baru dan juga meningkatkan efisiensi, kualitas dari barang dan jasa,” jelas Kusdiantoro.

Untuk itu, lanjut dia, dalam perkembangan pasar yang semakin global, para inovator atau pemimpin memiliki posisi untuk menjawab tantangan.

Baca juga: Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

“Mereka (pemimpin) juga dituntut untuk memiliki kinerja tinggi, efisien, efektif, akuntabel, berintegritas dan berdaya saing tinggi,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (10/11/2021).

Kusdiantoro berharap, pemimpin administrator dapat berperan penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di masing-masing instansi.

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kemampuan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono berpesan agar seluruh pejabat di Kementerian KP dapat menjadi pemimpin yang profesional, kompeten, dan bekerja keras melayani masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com