Kompas.com - 09/11/2021, 16:11 WIB
Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo dari Fraksi PDI-P berharap semua pihak bisa setuju dengan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan pada 21 Februari sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, menurut Arif, apabila dilaksanakan pada tanggal sesuai usulan KPU, yaitu 21 Februari, maka rangkaian pelaksanaan pemilu menjadi lebih sederhana.

"Sudah tepat usulan KPU yang harapan kita bisa disetujui oleh berbagai pihak yang sudah pernah kita diskusikan panjang kali lebar sama dengan luas bahwa usul KPU tanggal pemungutan suara pemilu nasional kita adalah 21 Februari 2024," kata Arif dalam diskusi daring, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: KSP Sebut Keputusan Jadwal Pemilu 2024 Ada di Tangan KPU

Arif mengatakan, semua pihak pada dasarnya mendorong desain pemilu yang sederhana serta murah biaya.

Menurut dia, desain pemilu yang sederhana dan murah biaya nantinya akan memudahkan semua pihak, baik pemilih maupun yang dipilih.

"Kalau murah biaya maka dia akan memberikan insentif bagi sebagian besar masyarakat kita untuk bisa terlibat aktif dalam proses demokrasi Indonesia," ujarnya.

Selain itu, tambah Arif, pelaksanaan pemilu yang sederhana dan dengan biaya murah akan menurunkan potensi terjadinya korupsi setelah pemilihan.

"Karena sudah pasti akan lebih murah biaya sudah pasti akan memberikan insentif untuk pengaturan kampanye dalam rentang waktu yang pendek kalau kampanyenya panjang maka sudah pasti mahal," ungkapnya.

Baca juga: Komisi II Minta Pemerintah dan KPU Segera Sepakati Jadwal Pemilu

"Kalau pemilu kita mahal, maka dia akan memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya korupsi. Jadi harus tegak lurus pola pikir kita. Kita ingin para wakil rakyat para pemimpin kita terlepas dari korupsi," ucap dia.

Sebelumnya, KPU mengusulkan agar masa kampanye Pemilihan Umum 2024 mendatang dapat berlangsung selama tujuh bulan.

Usul KPU ini berbeda dengan hasil rapat konsinyasi antara KPU, Komisi II DPR, dan pihak terkait yang menyepakati masa kampanye berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.