Anggota Komisi II Harap Semua Pihak Setuju dengan Jadwal Pemilu Usulan KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo dari Fraksi PDI-P berharap semua pihak bisa setuju dengan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan pada 21 Februari sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebab, menurut Arif, apabila dilaksanakan pada tanggal sesuai usulan KPU, yaitu 21 Februari, maka rangkaian pelaksanaan pemilu menjadi lebih sederhana.

"Sudah tepat usulan KPU yang harapan kita bisa disetujui oleh berbagai pihak yang sudah pernah kita diskusikan panjang kali lebar sama dengan luas bahwa usul KPU tanggal pemungutan suara pemilu nasional kita adalah 21 Februari 2024," kata Arif dalam diskusi daring, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: KSP Sebut Keputusan Jadwal Pemilu 2024 Ada di Tangan KPU

Arif mengatakan, semua pihak pada dasarnya mendorong desain pemilu yang sederhana serta murah biaya.

Menurut dia, desain pemilu yang sederhana dan murah biaya nantinya akan memudahkan semua pihak, baik pemilih maupun yang dipilih.

"Kalau murah biaya maka dia akan memberikan insentif bagi sebagian besar masyarakat kita untuk bisa terlibat aktif dalam proses demokrasi Indonesia," ujarnya.

Selain itu, tambah Arif, pelaksanaan pemilu yang sederhana dan dengan biaya murah akan menurunkan potensi terjadinya korupsi setelah pemilihan.

"Karena sudah pasti akan lebih murah biaya sudah pasti akan memberikan insentif untuk pengaturan kampanye dalam rentang waktu yang pendek kalau kampanyenya panjang maka sudah pasti mahal," ungkapnya.

Baca juga: Komisi II Minta Pemerintah dan KPU Segera Sepakati Jadwal Pemilu

"Kalau pemilu kita mahal, maka dia akan memberikan insentif bagi tumbuh kembangnya korupsi. Jadi harus tegak lurus pola pikir kita. Kita ingin para wakil rakyat para pemimpin kita terlepas dari korupsi," ucap dia.

Sebelumnya, KPU mengusulkan agar masa kampanye Pemilihan Umum 2024 mendatang dapat berlangsung selama tujuh bulan.

Usul KPU ini berbeda dengan hasil rapat konsinyasi antara KPU, Komisi II DPR, dan pihak terkait yang menyepakati masa kampanye berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan.