KPK Dalami Arahan Bupati Bintan soal Fee dari Izin Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami arahan berulang dan berlanjut dari Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi untuk mendapatkan fee atas setiap pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol di Badan Pengelolaan Bintan tahun 2017-2018.

Apri merupakan tersangka dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan, tahun 2016-2018.

Pendalaman itu dilakukan penyidik KPK melalui pemeriksaan lima orang saksi di Kantor Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Senin (8/11/2021).

“Para saksi didalami keterangannya terkait dengan dugaan arahan berulang dan berlanjut dari terkait AS (Apri Sujadi) untuk mendapatkan fee atas setiap pemberian izin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan tahun 2017-2018,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (9/11/2021).

Baca juga: KPK Dalami Aliran Uang untuk Bupati Bintan Nonaktif Apri Sujadi

Adapun lima saksi yang diperiksa yakni Staf Bidang Perindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan & Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan Alfeni Harmi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab Bintan / Kepala BP Bintan 2011-2016, Mardihiah.

Kemudian, anggota Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal BP Bintan, Risteuli Napitupulu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan / Anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2011-2013 / Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2013-2016, Edi Pribadi dan anggota (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian BP Bintan Tahun 2016-sekarang, Radif Anandra.

Ali mengatakan, penyidik seharusnya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan/ Wakil Kepala BP Bintan Tahun 2011-2013/ Anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Tahun 2013-2016, Muhammad Hendri.

Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan karena saksi tersebut meninggal dunia.

“Informasi yang kami terima, yang bersangkutan telah meninggal dunia,” ucap Ali.

Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Mohd Saleh H Umar pada Kamis (12/8/2021).

Apri ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih sedangkan Mohd Saleh H Umar ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Dalam kasus ini, KPK menduga Apri menerima uang Rp 6,3 miliar pada tahun 2017 sampai dengan 2018.

Baca juga: Periksa Wakil Bupati Bintan, KPK Dalami soal Usulan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Sementara itu, terkait kasus ini, Mohd Saleh H Umar diduga menerima uang sekitar Rp 800 juta.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Apri Sujadi dan Mohd Saleh H Umar diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga Rp 250 miliar.

Atas perbuatannya, Apri Sujadi dan Mohd Saleh H Umar disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.