JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi panglima TNI kini tinggal menunggu pelantikan oleh Presiden Joko Widodo.
Pada Senin (8/11/2021), rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Andika menjadi panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun.
Selain menyetujui Andika sebagai panglima TNI, rapat paripurna juga menyetujui pemberhentian dengan hormat terhadap Hadi sebagai panglima TNI.
Baca juga: DPR Setujui Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan segera mengirim surat persetujuan panglima baru TNI kepada Presiden Joko Widodo.
Setelah mendapat persetujuan dari DPR, tahap selanjutnya yakni pelantikan oleh presiden. Ditemui seusai rapat paripruna, Andika mengaku belum tahu kapan akan dilantik oleh Jokowi.
"Saya belum dikasih tahu, belum dikasih tahu sampai sekarang," kata Andika, Senin.
Karena belum resmi dilantik pula, Andika enggan menjawab pertanyaan seputar sejumlah isu, misalnya soal harapan terhadap calon KSAD yang akan menggantikan dirinya.
"Pokoknya nanti setelah ada resminya dulu, baru (dijawab). Saya tidak mau mendahului, karena nanti disangka ge-er dan bukan kewenangan saya," kata dia.
Baca juga: Ditanya Harapan untuk KSAD Berikutnya, Andika Perkasa: Saya Tidak Mau Disangka Ge-er
Terpisah, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, hingga kini belum ada jadwal pelantikan Andika sebagai panglima TNI karena pihaknya belum menerima surat persetujuan dari DPR.
Menurut Faldo, masih ada waktu untuk melantik panglima baru sebelum Hadi resmi memasuki usia pensiun pada 1 Desember 2021 mendatang.
"Surat dari DPR juga belum masuk. Kami masih menunggu. Semuanya cukup waktu untuk melakukan upacara serah terima jabatan, sebagaimana tradisi di tubuh TNI," ujar Faldo.
Pekerjaan rumah menanti
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, sedikitnya ada tiga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Andika setelah resmi menjadi panglima TNI.
"Pertama, tugas menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas, seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini. Dua wilayah ini menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional," kata Sukamta.
Menurut Sukamta, TNI ke depannya harus melakukan langkah taktis, strategis, dan humanis dalam menyelesaikan persoalan itu.