Anggota Komisi IX DPR Minta Tes PCR Digratiskan, Menkes: Anggarannya Tidak Ada

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi IX DPR RI, dari Fraksi PKS, Ansory Siregar meminta pemerintah untuk menggratiskan tes polymerase chain reaction (PCR).

Hal ini disampaikan Ansory dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

“Mengenai PCR tadi, kira-kira kalau apa yang saya sebutkan tadi di sini kan, saya katakan sebelum bapak menteri memaparkan untuk digratiskan gitu, memungkinkan tidak?,” kata Ansory kepada Menkes Budi.

Menjawab pertanyaan itu, Budi mengatakan, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menggratiskan tes PCR.

“Memang anggarannya tidak ada di kita pak sekarang, jadi untuk tahun ini agak sulit karena kita tidak memiliki anggaran untuk itu,” jawab Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pemerintah saat ini hanya memiliki anggaran untuk melakukan tes PCR kepada para suspek atau kontak erat pasien Covid-19 di puskemas.

Baca juga: Menkes Akui Vaksinasi Covid-19 ke Lansia Sulit Dilakukan, Butuh Trik-trik Khusus

Namun, pemerintah memang tidak menggratiskan biaya PCR yang bersifat skrining kepada masyarakat.

“Itu sudah digratiskan pak untuk yang suspek dan kontak erat. Jadi testing PCR yang sifatnya epidemiologis yang dilakukan di puskesmas itu memang ditanggung oleh negara,” ungkap dia.

Menurutnya, para epidemiolog menyarankan seharusnya testing Covid-19 yang benar adalah testing terhadap suspek dan kontak erat yang dilakukan di puskesmas.

Ia menambahkan, dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang hari ini, Jokowi meminta Kementerian Kesehatan untuk kembali mengkaji, apakah Indonesia mungkin melakukan testing epidemiologis atau terhadap suspek atau kontak erat.

Menkes pun menyampaikan, pihaknya masih membahas ulang hal itu dan akan memberikan jawaban kepada Presiden pekan depan.

Baca juga: Menkes: Varian Delta Plus Sudah Sampai Malaysia, tapi Belum Terdeteksi di Indonesia

“Ini tadi juga didiskusikan oleh Bapak Presiden terus terang waktu rapat dan kami diminta mengkaji kembali apakah kita ingin kembali ke testing epidemiologis yang memang secara oleh para epidemiolog bilang benar,” ucapnya.