Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPOM Harap Indonesia Bisa Produksi Obat Covid-19 Pil Molnupiravir

Kompas.com - 08/11/2021, 16:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito berharap Indonesia bisa ikut memproduksi obat Covid-19 yakni pil Molnupiravir buatan perusahaan Merck, Amerika Serikat.

Dalam rapat bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin serta Komisi IX DPR RI, Penny menyambut baik kabar adanya pil Molnuvirapir tersebut.

“Tentunya kita bergembira ada obat Molnupiravir, tentunya ke depan kesempatan untuk kita bisa juga melakukan produksi sendiri,” kata Penny di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Luhut Sebut RI Negosiasi untuk Dapat Lisensi Pil Obat Covid-19 Molnupiravir

Lebih lanjut, Penny mengatakan, saat ini BPOM sudah dihubungi oleh beberapa pihak yang menjadi tempat produksi pil Molnupiravir ini.

“Yaitu dari India salah satunya yang akan mendaftarkan untuk Molnupiravir ini,” imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi menjelaskan, pil Molnupiravir adalah obat yang diberikan kepada pasien Covid-19 bergejala ringan atau memiliki saturasi di atas angka 95.

Berdasarkan data yang diterimanya, hasi uji klinis yang dilakukan di luar negeri dari pil ini membuat sekitar 50 persen pasien sembuh dan tidak harus dirawat di rumah sakit.

Budi mengatakan, pil Molnupiravir buatan Merck ini sudah memberikan lisensinya untuk 8 pabrik di India.

Indonesia sendiri, menurutnya, kini tengah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan lisensi produksi pil molnupiravir tersebut. Saat ini, proses tersebut sudah ada di tahap finalisasi.

“Jangka menengahnya saya berharap, sekarang kita lagi apply license, license bisa lewat Merck atau United Nation,” ucap Budi.

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, RI Beli 1 Juta Pil Molnupiravir Desember 2021

Selain itu, Budi mengatakan, Indonesia juga akan membeli skeitar 600 ribu sampai 1 juta pil molnupiravir di bulan Desember mandating.

Pembelian pil tersebut dilakukan guna mengantisipasi apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun 2021.

“Rencananya kita akan beli dulu sementara 600 ribu sampai 1 juta tablet bulan Desember. Jadi mempersiapkan diri,” kata Budi.

“Mudah-mudahan tidak terjadi (kenaikan kasus), tapi kalau terjadi seegaknya kita punya stok obatnya dulu,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com