Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Vaksin Booster Covid-19 Jadi Isu Sensitif, Ini Tanggapan Menkes Budi

Kompas.com - 08/11/2021, 15:54 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi menyampaikan, pemberian vaksin booster masih menjadi isu sensitif bagi sebagian besar masyarakat dunia.

Hal itu terjadi lantaran banyak pihak menilai bahwa masih ada negara-negara di Benua Afrika yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

“Kami memperkirakan, ini (vaksinasi booster) akan terjadi pada Desember. Karena, kalau kita terlalu cepat (melaksanakan vaksinasi booster), nanti kita akan dilihat sebagai negara yang itu tadi (tidak adil),” kata Budi.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Baca juga: 7.035 Nakes di Tangsel Belum Dapat Jatah Vaksinasi Booster

Ia menjelaskan, Indonesia akan melaksanakan vaksinasi booster dengan mengikuti pola negara maju lain yang sudah melaksanakannya.

Disebutkan Budi, negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Jerman, dan Singapura, vaksinasi booster digelar setelah sejumlah 50 persen penduduknya divaksinasi Covid-19 dosis lengkap.

Lebih lanjut, ia memaparkan, vaksinasi booster dapat diberikan kepada penduduk hanya dengan satu kali suntikan saja dan diprioritaskan untuk kalangan lanjut usia (lansia).

Kebijakan prioritas vaksinasi booster untuk lansia merupakan rencana pemerintah yang telah dibicarakan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Prioritasnya lansia dulu, karena lansia itu tetap yang berisiko tinggi,” ujar Budi.

Baca juga: Menkes Budi Berharap Vaksinasi Covid-19 Pekan Ini Capai 200 Juta Dosis

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, vaksinasi booster akan diberikan kepada peserta penerima bantuan iuran (PBI) atau peserta non-PBI BPJS Kesehatan.

“(Berdasarkan) arahan Bapak Presiden tadi, sudah disampaikan bahwa nanti vaksin booster diharapkan bisa dilaksanakan pada awal tahun depan,” kata Airlangga, usai mengikuti rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Senin.

Untuk diketahui, meskipun telah divaksinasi, baik dosis pertama maupun lengkap, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (prokes) di mana pun berada.

Adapun prokes yang harus dipatuhi sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi dan mencegah kerumunan, serta menghindari makan bersama (6M).

 

Tulisan ini telah tayang sebelumnya dengan judul “Menkes: Booster Disuntikkan jika 50 Persen Penduduk Sudah Divaksinasi 2 Kali".
Penulis: Rahel Narda Chaterine | Editor: Krisiandi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com