Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta, Kemenkumham DIY Tunggu Penyelidikan Komnas HAM

Kompas.com - 08/11/2021, 15:28 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Budi Situngkir menunggu penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dugaan kekerasan yang terjadi di Lapas Narkotika Yogyakarta.

Menurut Budi, Lapas Narkotika Yogyakarta yang terletak di Pakem, Sleman merupakan Lapas Narkotika dengan sistem keamanan terbaik di Indonesia.

Namun, jika dalam proses pengamanan itu ada kesalahan, pihaknya terbuka atas masukan.

“Dalam proses itu mungkin ada kesalahan, atau tindakan-tindakan yang berlebihan, kami akan serahkan pada teman-teman Komnas HAM,” sebut Budi dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip dari YouTube Humas Komnas HAM RI, Senin (8/11/2021)

“Kami akan menerima masukan dan kami juga melakukan pemeriksaan,” kata dia.

Baca juga: 5 Petugas Ditarik dari Lapas Narkotika Yogyakarta karena Ospek Napi Baru, Termasuk Kepala Pengamanan

Dugaan kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta mencuat ketika sejumlah mantan narapidana mengadukan hal tersebut ke Ombdusman.

Para eks narapidana mengaku mendapat tindakan kekerasan, pelecehan seksual, dan hak-haknya dipersulit.

Buntut laporan itu, Kemenkumham DIY Budi mencopot 5 orang petugas keamanan yang diduga terlibat.

“Bahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas menurut kami berlebihan sehingga kami sudah menarik 5 petugas,” ucap Budi.

Budi mengibaratkan Lapas Narkotika Yogyakarta sebagai neraka dan surga untuk narapidana.

“Bahwa narapidana bandel atau pengedar atau residivis kalau masuk ke Lapas Pakem memang jadi nerakanya, karena sangat tertib, tetapi kalau narapidana yang bertobat ya disitulah surganya,” pungkas dia.

Baca juga: Ospek Petugas Lapas Narkotika ke Napi, Kakanwil Kemenkumham DIY: Supaya Mereka Ikuti Aturan

Adapun korban dugaan kekerasan di Lapas Narkotika Yogyakarta diduga mencapai 46 orang.

Hal itu disampaikan kuasa hukum pelapor Anggara Adiyaksa, Rabu (3/11/2021).

Anggara mengatakan, para pelapor juga telah mengajukan perlindungan pada Lembaga Perlundungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komnas HAM juga tengah melakukan penyelidikan atas dugaan kasus kekerasan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan

Nasional
Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Prabowo-Gibran Berangkat Bareng ke KPU

Nasional
Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Ganjar-Mahfud Absen Saat Penetapan Prabowo-Gibran, PAN: Enggak Pengaruh

Nasional
Sudirman Said Sebut 'Dissenting Opinion' 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Sudirman Said Sebut "Dissenting Opinion" 3 Hakim MK Jadi Catatan Pengakuan Kejanggalan Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com