Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Kemanan Desak Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Terbuka

Kompas.com - 06/11/2021, 08:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) terhadap calon panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa secara terbuka.

Koalisi memandang, jika proses uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara semi tertutup akan menjadi tindakan penghalang-halangan akses pengawasan dan partisipasi publik sehingga rentan terjadi kolusi dan nepotisme.

“Seharusnya proses yang penting ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Jangan sampai ada kesan ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dalam proses tersebut,” tulis perwakilan koalisi dari Lembaga Imparsial, Hussein Ahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Sabtu Ini, Komisi I DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Jenderal Andika

Adapun, sejumlah lembaga yang tergabung dalam koalisi ini adalah Imparsial, LBH Jakarta, Kontras, Setara Institute, serta Human Rights Working Group (HRWG).

Mereka menilai, proses fit and proper test yang terbuka sangat penting dilakukan.

Selain untuk membuka ruang pengawasan dan partisipasi publik, menurut koalisi, hal itu perlu dilakukan mengingat Andika Perkasa pernah dikaitkan dengan berbagai catatan buruk terkait HAM, transparansi, hingga akuntabilitas harta kekayaan.

Lebih lanjut, koalisi tersebut berpandangan adanya dugaan keterkaitan Jenderal Andika Perkasa dalam pelanggaran HAM pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay perlu diperdalam secara serius oleh DPR.

Baca juga: Beragam Jejak Kontroversi Jenderal Andika Perkasa...

“Penghormatan terhadap HAM tentu menjadi poin penting dalam profesionalitas TNI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf d UU Nomor 34/2004 tentang TNI,” tulisnya.

Selanjutnya, koalisi berpendapat isu kepemilikan harta kekayaan yang fantantis dan ketidakpatuhan Jenderal Andika yang baru melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tahun ketiga selama menjabat sebagai KSAD juga perlu diperdalam.

Para pegiatan HAM ini berharap siapa pun yang terpilih menjadi Panglima TNI mempunyai rekam jejak menghormati dan berkomitmen untuk memastikan penghormatan HAM.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.