Kompas.com - 06/11/2021, 07:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) kepada calon panglima TNI terhadap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Sabtu (6/11/2021).

FPT yang diagendakan dimulai pada pukul 10.00 WIB itu akan berlangsung terbuka pada bagian penyampaian visi dan misi oleh Andika sebelum digelar tertutup pada bagian pemaparan strategi dan kebijakan serta sesi tanya jawab.

"RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu, 6 November pukul 10.00. Sifat terbuka untuk visi misi, kecuali untuk hal-hal strategis. Kehadiran fisik," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam keterangan tertulis, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Ada 3 Pertimbangan Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

Komisi I DPR memberikan alokasi waktu selama 30 menit bagi Andika untuk memaparkan visi dan misi serta strategi dan kebijakan dalam FPT besok.

Setelah pemaparan oleh Andika, masing-masing fraksi akan mendapat waktu 7 menit untuk melakukan pendalaman atau tanya jawab dengan Andika. Sedangkan, Andika mendapat alokasi waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.

Selanjutnya, masing-masing anggota Komisi I DPR mendapat alokasi waktu selama 3 menit untuk melakukan pendalaman atau tanya jawab yang akan direspons oleh Andika dalam waktu 20 menit.

Baca juga: PR Jenderal Andika Perkasa jika Telah Resmi Menjabat Panglima TNI

Setelah rapat dengan Andika selesai, Komisi I DPR akan menggelar rapat internal pada Sabtu siang pukul 13.00 WIB untuk memberikan persetujuan atas hasil FPT.

Rangkaian FPT terhadap Andika telah dimulai pada Jumat (5/11/2021) di mana Komisi I DPR menyatakan berkas administrasi Andika sebagai calon Panglima TNI telah lengkap.

Dokumen yang sudah diverifikasi itu antara lain, data riwayat hidup, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Pemberitahuan Tahunan, dan Surat Keterangan Bersih Diri/Sehat.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menuturkan, Komisi I DPR menggelar FPT terhadap Andika pada akhir pekan karena baru menerima menerima surat penugasan untuk menggelar FPT dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis sore.

"Hasil keputusan dari pimpinan DPR itu kan tanggal 3 November, setelah putusan dari pimpinan kita menerima surat penugasan dari Bamus itu kemarin tanggal 4, tadi saya baru cek di sekretariat itu baru diterima jam 16.00," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, Komisi I DPR menyediakan satu hari pada Jumat untuk verifikasi dokumen sambil menunggu materi presentasi dari Andika untuk dipelahari.

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, FPT juga digelar pada Sabtu supaya hasil FPT dapat dibawa ke rapat paripurna pada Senin (8/11/2021) pekan depan.

Bobby menuturkan, Komisi I DPR ingin proses pergantian panglima di DPR dapat rampung tepat ketika Marsekal Hadi Tjahjanto menginjak usia 58 tahun yang merupakan usia pensiun di lingkungan TNI.

"Walaupun secara administratif TMT (Tanggal Mulai Terhitung)-nya Bapak Panglima Pak Hadi itu akhir bulan, tapi kita ingin tugas konstitusi kita (selesai) di hari yang sama," ujar dia.

Diperkirakan mulus

FPT terhadap Andika diperkirakan akan berjalan mulus karena menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono itu diterima oleh beragam fraksi di Komisi I DPR.

"Rasanya, tidak ada fraksi fraksi yang keberatan dengan Jendral Andika karena memang beliau ini kemampuannya bagus, travk recordnya meyakinkan dan pintar menjaga silaturahim," kata anggota Komisi I DPR Sukamta.

Wakil ketua Fraksi PKS itu berpandangan, Andika merupakan sosok yang cocok dengan tantangan situasi pertahanan keamanan saat ini, baik tantangan dalam negeri maupun luar negeri.

Secara khusus, ia berharap Andika dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit serta mampu menyelesaikan konflik di Papua.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, fraksinya pun menganggap tidak ada masalah dari keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Andika sebagai calon panglima TNI.

"Partai Gerindra akan menjunjung tinggi apa yang sudah diajukan oleh Presiden Joko Widodo itu, sehingga kita tidak ada masalah,” kata Muzani, Rabu (3/11/2021).

Senada dengan Muzani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto bahkan menyatakan 1.000 persen mendukung usulan Jokowi.

Utut menilai pemilihan Andika sudah tepat karena Andika dinilaim emahami konsep teritorial harus dijaga penuh, termasuk di Papua dan daerah-daerah lain yang berpotensi bergejolak.

Wakil Ketua Komisi I DPR itu berharap mekanisme pemberian persetujuan calon Panglima TNI bisa berjalan dengan lancar, baik, dan cepat. Sebab, kepentingan pergantian Panglima TNI ini sangat krusial.

”Secepatnya akan lebih baik. Nanti di dalam fit and proper test, Komisi I benar-benar akan menggali visi beliau. Misalnya, mengenai tugas beliau bukanlah business as usual. Setiap penugasan pasti berkaitan dengan momentum dan timing. Timing sekarang apa, tantangannya apa, dan konsep beliau nantinya seperti apa,” kata Utut, dikutip dari Kompas.id.

Isu kekayaan dan pelanggaran HAM tak akan ditanya

Beberapa isu yang dinilai menjadi ganjalan bagi Andika seperti soal kekayaannya yang fantastis serta dugaan keterlibatan dugaan pelanggaran HAM oleh Andika hampir dipastikan tidak akan ditanyakan.

Sejumlah anggota Komisi I DPR menganggap wajar kekayaan Andika yang jumlahnya mencapai Rp 179,9 miliar sebagaimana tercantum pada LHKPN yang ia laporkan ke KPK.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha justru menilai kekayaan yang dimiliki Andika dapat membuatnya terhindar dari praktik korupsi.

Baca juga: Jelang Fit and Proper Test Calon Panglima TNI: Isu Kekayaan dan Pelanggaran HAM Tak Akan Ditanya

"Ya biasa-biasa saja, orang kaya kan. Baguslah panglima TNI orang kaya jadi enggak mikir-mikir untuk mengotak-atik pengadaan alutsista," kata Tamliha, Kamis.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono pun berpendapat, kekayaan yang dimiliki oleh Andika bukanlah suatu masalah karena telah dilaporkan ke KPK.

"Kan beliau sudah melaporkan ke KPK dan KPK sudah usut, kecuali KPK yang melakukan pengusutan lebih dalam lagi nah itu lain ceritanya," kata Dave.

Sementara itu, Bobby berpendapat, kasus pembunuhan aktivis HAM asal Papua Theys Eluay yang diduga melibatkan Andika telah tuntas karena sudah ada anggota TNI yang dihukum.

"Proses yang sering ditanyakan tersebut sebenarnya sudah selesai semua, sudah ada yang ditindak ya, ada 4 perwira dan 3 prajurit sehingga pertanyaan mengenai hal-hal tersebut tidak akan ada," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Nasional
PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

Nasional
Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Nasional
Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Nasional
Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

Nasional
KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.