Sabtu Ini, Komisi I DPR Gelar "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Jenderal Andika

Diperkirakan mulus

FPT terhadap Andika diperkirakan akan berjalan mulus karena menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono itu diterima oleh beragam fraksi di Komisi I DPR.

"Rasanya, tidak ada fraksi fraksi yang keberatan dengan Jendral Andika karena memang beliau ini kemampuannya bagus, travk recordnya meyakinkan dan pintar menjaga silaturahim," kata anggota Komisi I DPR Sukamta.

Wakil ketua Fraksi PKS itu berpandangan, Andika merupakan sosok yang cocok dengan tantangan situasi pertahanan keamanan saat ini, baik tantangan dalam negeri maupun luar negeri.

Secara khusus, ia berharap Andika dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit serta mampu menyelesaikan konflik di Papua.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, fraksinya pun menganggap tidak ada masalah dari keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Andika sebagai calon panglima TNI.

"Partai Gerindra akan menjunjung tinggi apa yang sudah diajukan oleh Presiden Joko Widodo itu, sehingga kita tidak ada masalah,” kata Muzani, Rabu (3/11/2021).

Senada dengan Muzani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto bahkan menyatakan 1.000 persen mendukung usulan Jokowi.

Utut menilai pemilihan Andika sudah tepat karena Andika dinilaim emahami konsep teritorial harus dijaga penuh, termasuk di Papua dan daerah-daerah lain yang berpotensi bergejolak.

Wakil Ketua Komisi I DPR itu berharap mekanisme pemberian persetujuan calon Panglima TNI bisa berjalan dengan lancar, baik, dan cepat. Sebab, kepentingan pergantian Panglima TNI ini sangat krusial.

”Secepatnya akan lebih baik. Nanti di dalam fit and proper test, Komisi I benar-benar akan menggali visi beliau. Misalnya, mengenai tugas beliau bukanlah business as usual. Setiap penugasan pasti berkaitan dengan momentum dan timing. Timing sekarang apa, tantangannya apa, dan konsep beliau nantinya seperti apa,” kata Utut, dikutip dari Kompas.id.

Isu kekayaan dan pelanggaran HAM tak akan ditanya

Beberapa isu yang dinilai menjadi ganjalan bagi Andika seperti soal kekayaannya yang fantastis serta dugaan keterlibatan dugaan pelanggaran HAM oleh Andika hampir dipastikan tidak akan ditanyakan.

Sejumlah anggota Komisi I DPR menganggap wajar kekayaan Andika yang jumlahnya mencapai Rp 179,9 miliar sebagaimana tercantum pada LHKPN yang ia laporkan ke KPK.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha justru menilai kekayaan yang dimiliki Andika dapat membuatnya terhindar dari praktik korupsi.

Baca juga: Jelang Fit and Proper Test Calon Panglima TNI: Isu Kekayaan dan Pelanggaran HAM Tak Akan Ditanya