Kompas.com - 05/11/2021, 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menilai, rumah produksi Watchdoc Documentary dapat disejajarkan dengan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan sastrawan Pramoedya Ananta Toer.

Sebab, Watchdoc meraih penghargaan yang pernah diberikan kepada Gus Dur dan Pramoedya. Gus Dur menerima penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Community Leadership pada 1993.

Sementara, Pramoedya menerima penghargaan di bidang penulisan sastra dan jurnalistik pada 1995.

"Dengan penghargaan ini Watchdoc sejajar dengan Gus Dur dan Pramoedya Ananta Toer serta beberapa nama besar lainnya, meskipun nanti kita bisa berdebat," kata Beka, dalam diskusi film dokumenter, Belajar dari Watchdoc, dikutip dari Antara, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Raih Penghargaan Ramon Magsaysay, Watchdoc: Jadi Kontrak Politik-Moral agar Konsisten

Selain itu, Beka mengatakan, karya-karya Watchdoc telah menunjukkan keberpihakan pada masyarakatatau kelompok yang dilemahkan.

Melalui film dokumenter, Watchdoc telah menyebarkan pesan kepada masyarakat terkait isu lingkungan, hak asasi manusia, korupsi, dan kesetaraan gender.

"Ini juga menjadi media keberpihakan kepada mereka yang lemah atau dilemahkan," ujarnya.

Beka menambahkan, selama ini Watchdoc telah berperan dalam upaya pemajuan HAM. Tidak berlebihan jika Watchdoc juga mendapat Gwangju Price for Human Rights.

Menurut Beka, dua penghargaan itu memiliki makna besar dalam gerakan demokratisasi dan penegakan HAM.

Dia berharap capaian tersebut dirayakan dengan kembali melahirkan karya-karya yang lebih baik dan memiliki pesan kuat, yakni merawat kemanusiaan serta keberpihakan.

Watchdoc Documentary menerima Penghargaan Ramon Magsaysay untuk kategori Emergent Leadership.

Penghargaan tersebut diberikan karena film-film dokumenter Watchdoc dianggap sebagai jurnalisme investigasi yang menggunakan platform baru dan kreatif dalam menyoroti masalah sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Selain itu, Watchdoc yang dirintis sejak 2009 ini juga dianggap memberdayakan komunitas yang terpinggirkan dan rentan, serta menginspirasi kaum muda untuk mencari kebenaran.

"Karya-karya Watchdoc mengangkat sesuatu yang tak banyak dibicarakan atau dihindari orang, dan mendistribusikannya kepada generasi baru," kata Presiden Ramon Magsaysay Award Foundation Susan Afan dari Manila, Filipina, lewat pernyataan pers, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Profil Watchdoc, Rumah Produksi yang Dapat Penghargaan Ramon Magsaysay

Selama 12 tahun, Watchdoc telah memproduksi sekitar 300 judul film dokumenter. Beberapa di antaranya Sexy Killers, Tenggelam dalam Diam, The Endgame, Dilarang Sakit, dan Alkinemokiye.

Produser senior Watchdoc Ari Trismana mengatakan, penghargaan ini menjadi kontrak politik dan moral bagi Watchdoc agar tetap konsisten mengadvokasi publik dalam isu lingkungan, demokrasi, dan HAM.

"Selain sebagai bentuk apresiasi, sebenarnya juga jadi semacam alat kontrak politik dan moral agar penerima tetap konsisten ada di jalurnya," ujar Ari saat dihubungi, Rabu (1/9/2021).

Ari mengaku bangga atas penghargaan Ramon Magsaysay yang diterima Watchdoc. Namun, ia mengatakan, penghargaan ini bukan semata hasil kerja keras Watchdoc sendirian.

"Sebab dalam film dokumenter yang kami produksi, di situ ada keberanian para subyek untuk menceritakan kisah-kisah mereka. Keberanian mereka bukannya tanpa risiko. Maka mereka juga wajib diapresiasi," ucap dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.