Mahfud MD: Tanah 124 Hektar Dijaminkan Tommy Soeharto ke Negara, tapi Disewa-sewakan

Kompas.com - 05/11/2021, 14:53 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Undip Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021). KOMPAS.com/tangkapan layar Youtube Channel Undip TVMenko Polhukam Mahfud MD dalam acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan profesor Undip Semarang yang disiarkan lewat YouTube Channel Undip TV Official, Kamis (21/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) membeberkan, Tommy Soeharto menyewakan aset tanah PT Timor Putra Nasional (TPN) miliknya yang menjadi jaminan kepada negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Aset tanah seluas 124 hektar yang berlokasi di Kawasan Industri Mandala Putra, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat itu baru saja disita negara, Jumat (5/11/2021).

"Tanah seluas 124 hektar yang dulu dijaminkan oleh Tommy Soeharto ke negara, tetapi ternyata itu masih disewakan dan nyewanya ke itu-itu juga," ujar Mahfud, dalam rekaman video Kemenko Polhukam, Jumat.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Pemerintah Sudah Punya Skema Tagih Utang Obligor-Debitur BLBI

Setelah dilakukan penyitaan, selanjutnya pemerintah akan membalikkan nama aset tersebut menjadi milik negara.

"Sehingga sekarang kita sita dan akan segera dibaliknamakan atas nama negara dan kita punya dokumen untuk itu," kata Mahfud.

Mahfud juga mengatakan bahwa hingga kini masih banyak obligor maupun debitur yang akan terus ditagih utangnya.

"Kemudian sekarang Tommy, nanti apalagi, masih banyaklah dan kita punya schedule untuk itu sesuai jadwal yang diberikan oleh Presiden skema kita siapa dan kapan itu sudah kita buat," tegas Mahfud.

Sebelumnya, PT TPN masih berutang kepada negara sebesar Rp 2,374 triliun.

Baca juga: Aset Perusahaan Tommy Soeharto Disita, Mahfud: Segera Dibalik Nama Jadi Milik Negara

Utang tersebut bermula saat PT TPN mendapat fasilitas pinjaman dari Bank Bumi Daya, yang kini Bank Mandiri.

Jaminan kredit yang digunakan adalah dana rekening giro dan rekening deposito, tetapi tidak bisa dialihkan karena saat itu masih dalam status sita oleh kantor pajak.

Guna penyelesaian hak tagih negara oleh obligor PT TPN, Satgas BLBI menyita aset jaminan berupa tanah seluas 124 hektar, lebih kurang senilai Rp 600 miliar tersebut.

Sebelum penyitaan dilakukan, Satgas BLBI sudah memanggil Tommy Soeharto dan Direktur Utama PT TPN Ronny Hendrarto Ronowicaksono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.