Kompas.com - 05/11/2021, 14:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah memiliki skema untuk menagih utang obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Ya, kita sudah punya skema tentang siapa dan kapan akan disita barangnya dan ditagih utangnya," ujar Mahfud, dalam rekaman video Kemenko Polhukam, Jumat (5/11/2021).

Dalam upaya penagihan ini, Satgas BLBI baru saja menyita aset tanah obligor PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto seluas 124 hektar di Kawasan Industri Mandala Putra, Dawuan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Jumat.

Aset tanah yang disita tersebut senilai Rp 600 miliar.

Baca juga: Aset Perusahaan Tommy Soeharto Senilai Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI

Mahfud mengatakan, hingga kini masih banyak obligor maupun debitur yang akan terus ditagih utangnya.

"Kemudian sekarang Tommy, nanti apalagi, masih banyak lah dan kita punya schedule untuk itu sesuai jadwal yang diberikan oleh Presiden, skema kita siapa dan kapan itu sudah kita buat," tegas Mahfud.

Di samping itu, Mahfud juga mengungkapkan alasan kenapa upaya penagihan utang oleh negara kepada obligor dan debitur berlangsung 22 tahun lamanya.

Ia mengatakan, salah satu penyebabnya karena faktor "negosiasi" yang dilakukan pada obligor dan debitur ke pemerintah.

"Di dalam rapat-rapat kita bertanya, kenapa sih ini kok lama sekali? Lalu ada catatan memang setiap ganti pejabat, setiap ganti menteri, ganti dirjen, itu selalu ada upaya dari obligor dan debitur nego ke pemerintah," kata Mahfud.

Dalam negosiasi tersebut, para obligor dan debitur biasa mengaku tidak mempunyai utang dan bahkan ada yang beralasan ingin menghitung kembali utang mereka kepada negara.

Baca juga: Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Ketua MPR Minta Pemerintah Awasi Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana

Nasional
ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

ACT Pertanyakan Pencabutan Izin dari Kemensos karena Merasa Belum Pernah Ditegur

Nasional
Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Izin Dicabut dan 60 Rekening Diblokir, Bagaimana Nasib Dana Donasi di ACT?

Nasional
Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Ombudsman Beri Bos BPJS Ketenagakerjaan Waktu 30 Hari Benahi Dugaan Malaadministrasi

Nasional
Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Apresiasi Pelaksanaan Haji 2022, Gus Muhaimin Nilai Tidak Ada Masalah di Level Bawah Tetapi...

Nasional
Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan Turut Diatur dalam RKUHP

Nasional
Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Draf RKUHP Terbaru Masih Cantumkan Pasal Penghinaan Terhadap DPR hingga Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.