Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PKP Ungkap Ada Desakan Gelar Munaslub oleh Pengurus Daerah

Kompas.com - 04/11/2021, 18:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin mengungkapkan, sejumlah pengurus PKP di berbagai daerah mendesak diselenggarakanannya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Said menuturkan, mereka meminta munaslub diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Ketua Umum PKP Yussuf Solichien terkait berbagai masalah yang muncul di internal partai.

"Sebagai Sekretaris Jenderal PKP saya mendukung penuh desakan pengurus daerah tersebut demi kebaikan PKP yang kini sedang giat-giatnya melakukan konsolidasi dalam rangka menghadapi Pemilu 2024," kata Said dalam siaran pers, Kamis (11/4/2021).

Baca juga: PKPI Jadi PKP, Try Soetrisno Jadi Ketua Dewan Pembina

Said merasa tidak bisa mengabaikan desakan munaslub dari pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) karena dilandasi oleh alasan yang kuat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKP.

Ia pun mengaku menemukan cukup banyak penyimpangan dalam pengelolaan PKP yang menurutnya tidak bisa dibiarkan sehingga ia mendukung adanya munaslub.

"Di sinilah diperlukan adanya pertanggungjawaban dari Ketua Umum. Dan forum yang dibenarkan oleh Undang-undang Partai Politik dan konstitusi PKP untuk meminta pertanggungjawaban Ketua Umum adalah forum Munaslub," kata Said.

Ia mengungkapkan, salah satu hal yang dipersoalkan adalah adanya indikasi perubahan AD/ART secara sepihak oleh oknum tertentu yang menurutnya merupakan pelanggaran sangat berat.

Baca juga: PKPI Ganti Nama Jadi PKP, Yussuf Solichien Jabat Ketum Gantikan Diaz Hendropriyono

"Oleh karena AD/ART hanya dapat diubah dalam forum Munaslub, maka desakan pengurus daerah untuk segera digelar Munaslub memiliki alasan pembenar," kata dia.

Said juga menyampaikan keprihantinan dan empati kepada pengurus daerah yang sangat terpaksa harus mendesak adanya munaslub.

"Oleh sebab itu saya menyatakan diri dalam satu barisan dengan seluruh pengurus DPP PKP di seluruh Indonesia," ujar Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com