Ada Kecurangan di Seleksi CPNS, Komisi II DPR: Seleksi Ulang, Ada atau Tak Ada Anggaran

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) menggelar ulang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

Hal tersebut menyesul banyaknya laporan dugaan kecurangan saat seleksi CPNS yang diselenggarakan Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu.

“Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Junimart menegaskan, sejak awal Komisi II DPR telah mengingatkan Kementerian PAN dan RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat.

"Jauh-jauh hari, kami di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi,” ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi IX DPR Usulkan Penambahan Pintu Masuk Bandara untuk PMI

Pihaknya meminta pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis teknologi informasi (TI), serta harus mengantisipasi kemungkinan terjadi kebocoran materi soal-soal.

Politisi PDI-Perjuangan itu beralasan, sepanjang TI tersebut masih dikelola manusia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan, seperti yang terbukti sekarang.

“Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," paparnya.

Junimart juga menanggapi pernyataan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharman yang mengatakan akan melakukan diskualifikasi kepada peserta yang ketahuan berbuat curang.

"Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan. Supaya lebih fair ya tidak ada pilihan, seleksinya yang perlu diulang. Kami khawatir ada peserta curang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021,” ujarnya.

Baca juga: Berantas Mafia Tanah, Ketua Komisi II DPR Minta Satgas Mafia Tanah Bekerja Independen