Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Dinsos Pekalongan Update Data di DTKS

Lebih lanjut, Ace memberikan apresiasinya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan yang telah berhasil melaksanakan program perlindungan sosial.

Menurutnya, pelaksanaan program sosial di Kabupaten Pekalongan sudah terintegrasi secara baik dengan program-program dari Kemensos.

Baca juga: Mensesneg Harap DPR Segera Proses Persetujuan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

“Tujuan utama kami ke sini adalah ingin memastikan berbagai macam program perlindungan seperti PKH, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Atensi bisa terdistribusi baik. Dari kunjungan ini, kami mengapresiasi langkah Pemkab Pekalongan yang juga memiliki berbagai program, bansos lain yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” paparnya.

Sementara itu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjelaskan, pihaknya selalu memilah penerima bansos agar bisa tepat sasaran.

Salah satu caranya adalah dengan melabeli setiap rumah yang dianggap sebagai pihak membutuhkan bansos. Menurutnya, terobosan ini belum pernah dilakukan sebelumnya.

“Karena orang-orang yang menerima adalah mereka yang sesuai dan berhak. Labelisasi ini akan terus kami lakukan dan terbukti efektif,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi Hanya Usulkan Satu Nama Calon Panglima TNI ke DPR

Keefektifan itu, imbuhnya, dibuktikan dengan adanya 4.000 orang dengan kategori mampu yang akhirnya mengundurkan diri.

“Apalagi ketika terjadi pandemi Covid-19 di Pekalongan PPKM masih berada pada level tiga dan banyak masyarakat yang ekonominya sulit dan kurang mampu belum mendapatkan PKH. Ini yang harus kami perhatikan,” jelasnya.