Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Berobat ke Luar Negeri, Ini Aturan Perawatan Kesehatan Mantan Presiden

Kompas.com - 04/11/2021, 09:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didiagnosis mengidap kanker prostat stadium awal.

Hal itu diketahui setelah SBY menjalani serangkaian pemeriksaan melalui metode MRI, biopsi, Positron Emission Tomography (PET) Specific Membrane Antigen (SMA) Scan, dan pemeriksaan lainnya oleh tim dokter.

"Kanker prostat yang diderita oleh Bapak SBY masih berada dalam tahapan (stadium) awal," kata staf pribadi SBY, Ossy Dermawan, dalam keterangannya, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Cepat Sembuh, Pak SBY...

Sesuai dengan kondisi kesehatan SBY saat ini, tim dokter menyimpulkan bahwa semua opsi terbuka untuk melakukan pengobatan dan penyembuhan terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

SBY pun memutuskan melanjutkan perawatan medis ke sebuah rumah sakit di Minneapolis, Amerika Serikat, untuk penanganan penyakitnya.

Eks Ketua Umum Partai Demokrat itu bertolak ke Amerika Serikat pada Selasa (2/11/2021) dan rencananya menjalani pengobatan selama 1,5 bulan.

Sebelum berangkat ke AS, SBY sempat melaporkan rencananya berobat ke luar negeri kepada Presiden Joko Widodo.

"Sesuai dengan etika dan tata krama yang dianut Bapak SBY, beliau sudah menelepon Bapak Presiden Jokowi untuk melaporkan rencana berobat ke luar negeri," kata Ossy Dermawan.

Baca juga: Idap Kanker Prostat, SBY Akan Jalani Perawatan di Amerika Serikat

Presiden Jokowi pun disebut memberikan respons baik kepada SBY. Jokowi bahkan berjanji mengirimkan tim dokter kepresidenan untuk perawatan SBY.

Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan bahwa ihwal pengobatan presiden dan wakil presiden atau mantan presiden dan eks wapres telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut dituangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan juga disampaikan hak-hak mantan Presiden.

Baca juga: Idap Kanker Prostat Stadium Awal, SBY Masih Melukis hingga Berolahraga

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpose bersama lukisan karyanya.Instagram @andi_a_mallarangeng Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpose bersama lukisan karyanya.
Aturan itu menyebutkan bahwa dokter kepresidenan diperbolehkan membentuk tim yang menangani masalah-masalah spesifik kesehatan kepala negara dan mantan kepala negara.

"Jadi, masalah ini memang sudah diamanahkan," ujar Faldo.

"Masalah seintensif apa penanganan dan sespesifik apa penyakitnya, dokter yang lebih berwenang menjelaskan," tuturnya.

Pasal 7 huruf c UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa kepala bekas presiden dan bekas wakil presiden diberikan seluruh biaya perawatan kesehatan beserta keluarganya.

Baca juga: SBY Kanker Prostat, Setneg Sebut Dokter Kepresidenan Hubungi Dokter Luar Negeri

Kemudian pada Pasal 9 disebutkan, pensiun bekas presiden dan bekas wakil presiden serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Sementara, pada Perpres Nomor 36 Tahun 2014 diatur spesifik mengenai dokter kepresidenan.

Pasal 3 PP tersebut menyatakan bahwa dokter kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan layanan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan presiden dan keluarganya, wakil presiden dan keluarganya, mantan presiden dan istri/suaminya, dan mantan wakil presiden dan istri suaminya.

Baca juga: Sebut Sosok yang Menginspirasi, Zulhas: Semoga Lekas Sembuh, Pak SBY

Kemudian, pada Pasal 25 Ayat (1) dikatakan, layanan pemeliharaan kesehatan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden dilakukan dengan berpedoman pada standar dan prosedur layanan medik yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden.

Adapun segala biaya yang diperlukan bagi layanan pemeliharaan kesehatan presiden dan keluarganya, wakil presiden dan keluarganya, mantan presiden dan istri/suaminya, mantan wakil presiden dan istri/suaminya, serta pelaksanaan tugas dokter kepresidenan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com