Jadi Saksi di Sidang RJ Lino, Sofyan Djalil Jelaskan soal Menyimpangi Aturan Barang dan Jasa

Kompas.com - 03/11/2021, 14:58 WIB
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tahun 2008, membolehkan seorang direksi BUMN menyimpangi aturan terkait pengadaan barang dan jasa.

Sofyan dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN periode 2007-2009 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia hadir sebagai saksi a de charge atau saksi yang meringankan untuk terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino.

Baca juga: Mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II Mengaku Ditekan RJ Lino untuk Bayar Pengadaan Crane

Adapun pernyataan Sofyan itu diawali dari pertanyaan Ketua Majelis Hakim Rosmina soal ketentuan dalam Permen BUMN tahun 2008 yang telah ditandatangani tersebut apakah harus dipatuhi oleh seluruh direksi BUMN atau tidak.

"Ada ketentuan yang mengatur apa yang boleh disimpangi direksi dalam pengadaan barang dan jasa?" tanya hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (3/11/2021).

"Boleh penyimpangan asal diatur dalam peraturan direksi," jawab Sofyan.

Dalam perkara ini, Sofyan menjadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Baca juga: Saksi Sebut 2 Perusahaan yang Diusulkan RJ Lino Tak Lolos Administrasi, tapi Tetap Ikut Proses Tender QCC

Kendati demikian, Sofyan mengaku hanya mengenal RJ Lino. Sofyan tidak memiliki hubungan apa pun dengan mantan Dirut Pelindo tersebut, baik pekerjaan atau keluarga.

Selain Sofyan, ada lima saksi meringankan lain yang juga dihadirkan.

Mereka adalah wiraswasta Susanto Wijaya dan Hamdan Godang, karyawan BUMN PT Pelindo II Bunyamin Sukur, David Pandapotan Sirait, dan Agus Hendrianto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Penurunan Cakupan Imunisasi Berpotensi Jadi Beban Ganda Pandemi

Kemenkes: Penurunan Cakupan Imunisasi Berpotensi Jadi Beban Ganda Pandemi

Nasional
UPDATE 28 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,11 Persen, Ketiga 24,13 Persen

UPDATE 28 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,11 Persen, Ketiga 24,13 Persen

Nasional
ICW Bandingkan Upaya KPK Buru Nazaruddin dan Harun Masiku

ICW Bandingkan Upaya KPK Buru Nazaruddin dan Harun Masiku

Nasional
Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P Koruptor, ICW: Publik Tunggu Bukti Konkret

Megawati Ancam Pecat Kader PDI-P Koruptor, ICW: Publik Tunggu Bukti Konkret

Nasional
Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Merasa Vonisnya Terlalu Tinggi, Adam Deni Singgung Terpidana Korupsi Bisa Bebas

Nasional
Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Kemenag: Total 76.421 Calon Haji Sudah Diberangkatkan

Nasional
Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Wabah PMK, Wapres Sebut Pemerintah Siapkan Strategi Atasi Naiknya Harga Kurban

Nasional
Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Soal Kasus Pencabulan di Ponpes Banyuwangi, Menteri PPPA Sebut Alarm bagi Pemda hingga Orangtua

Nasional
Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Soal Tewasnya WNI di Rumah Tahanan Imigrasi Sabah, Kepala BP2MI Bakal ke Malaysia Cek Kondisi PMI

Nasional
Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Ingatkan Integritas, Lili Pintauli Harap Tak Ada Lagi Politisi Dipenjara karena Korupsi

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

UPDATE 28 Juni: Kasus Baru Covid-19 Tertinggi di Jakarta dengan 1.250 Kasus

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ingin Lapor KPK

Nasional
Sultan Hamengkubuwono X Dapat 'The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star' dari Dubes Jepang

Sultan Hamengkubuwono X Dapat "The Order of the Rising Sun, Gold, and Silver Star" dari Dubes Jepang

Nasional
Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasional
Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.