Menurut Wana, ketika menurunkan tarif tes PCR, pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat, namun mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu.
Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatat setidaknya ada lebih dari Rp 23 triliun yang berputar dalam bisnis tersebut.
“Total potensi keuntungan yang didapatkan sekitar Rp 10 triliun lebih,” kata dia.
Baca juga: Aturan Direvisi, Kini Perjalanan Darat Jarak Jauh 250 Km Cukup Pakai Antigen
Di sisi lain, Wana juga mengkritik rencana mewajibkan tes PCR bagi pelaku perjalanan pada seluruh moda transportasi.
Ia menjelaskan, perputaran uang dan potensi keuntungan akan meningkat tajam ketika ketentuan itu diterapkan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga.
Koalisi pun mendesak pemerintah menghentikan segala upaya untuk mengakomodir kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan.
"Kementerian Kesehatan harus membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan PCR beserta dengan besaran persentasenya," tutur Wana.
"Pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan PCR bagi seluruh masyarakat," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.