Kementerian PPPA: Sistem Perlindungan Terintegrasi Salah Satu Upaya Hapus Kekerasan Anak

Kompas.com - 03/11/2021, 12:41 WIB
Ilustrasi anak. FREEPIK/JCOMPIlustrasi anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menilai bahwa pelaksanaan sistem perlindungan anak yang terintegrasi merupakan salah satu upaya untuk dapat menghapus kekerasan terhadap anak.

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti mengatakan, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menghadirkan sistem pendidikan positif, aman, dan nyaman bagi anak.

Apalagi, pandemi Covid-19 telah memperparah kerentanan dan meningkatkan resiko anak mengalami berbagai tindak kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.

"Upaya penghapusan kekerasan terhadap anak tidak bisa ditunda sehingga dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan, membutuhkan sinergi semua pemangku kepentingan melalui pelaksanaan sistem perlindungan anak yang terintegrasi," kata Ciput, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/11/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA Siapkan Langkah agar Penjualan Bayi oleh Orangtua Tak Terulang

Ciput mengatakan, untuk memastikan tidak adanya anak yang tertinggal (leaving no child behind) dan mencapai target 16,2 persen tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka dibutuhkan upaya terkoordinasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

Terutama dalam menjalankan sistem perlindungan anak yang terintegrasi tersebut.

"Sistem ini dapat mengidentifikasi risiko dan kerentanan anak juga orangtua/wali mereka, serta merespons kerentanan tersebut, melalui layanan multisektor yang terintegrasi dan dapat diakses semua pihak,” kata dia.

Ciput mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap kehidupan anak, salah satunya pada bidang pendidikan.

Baca juga: Kementerian PPPA: Pelayanan bagi Korban Kekerasan Harus Terus Dilakukan

Kebijakan belajar dari rumah pun dinilainya turut meningkatkan risiko anak mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Risiko ini mulai dari berada di jalanan, diperdagangkan, berkonflik dengan hukum, hingga dipaksa menikah di usia dini, terutama pada anak perempuan.

Selain itu, ujar dia, kekerasan pun bisa dialami anak di lingkungan sekolah. Antara lain, seperti perundungan dan hukuman fisik yang membuat anak menderita, mempengaruhi kesehatan mental, dan risiko serius lainnya.

"Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan lingkungan sekolah maupun lingkungan pendidikan lainnya yang aman dan nyaman, guna memastikan anak terlindungi, dapat belajar dengan optimal, bermimpi dan percaya diri mengejar mimpinya," kata Ciput.

Menurut dia, anak-anak dipengaruhi contoh yang mereka lihat dari interaksi orangtua atau wali, teman sebaya, guru, dan komunitasnya.

Baca juga: Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.