Kebijakan soal Syarat PCR Berubah-ubah, Anggota DPR: Pemerintah seperti Main-main, Ada Apa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher mengaku tak habis pikir terhadap peraturan pemerintah soal tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan yang berubah-ubah.

Ia bahkan mencatat, pemerintah telah mengubah aturan terkait PCR sebagai syarat perjalanan hingga lima kali dalam satu minggu.

"Awalnya wajib untuk seluruh penerbangan, lalu berubah hanya untuk Jawa-Bali, dan sekarang berubah jadi tidak wajib PCR. Masa berlakunya juga berubah menjadi tiga hari. Penetapannya juga demikian, dari dikatakan hanya moda transportasi udara, lalu mau diterapkan di seluruh jenis transportasi," kata Netty kepada Kompas.com, Rabu (3/11/2021).

"Ada apa ini, kok kebijakan seperti main-main," ucap dia.

Baca juga: Tes PCR Tetap Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Berkaca pada aturan yang berubah lebih dari satu kali, Netty meminta pemerintah membuat kebijakan penanganan Covid-19 dengan pertimbangan yang matang.

Ia juga mendorong pemerintah membuat kebijakan yang berbasis saintifik, apalagi jika berimbas pembebanan pada rakyat.

"Pertimbangkan setiap kebijakan dengan matang karena yang akan menanggung bebannya adalah rakyat. Jelaskan alasan secara jujur dan transparan. Jangan bersikap seolah menganggap rakyat bisa dibodohi," ucap Netty.

Menurut dia, peraturan yang berubah-ubah dalam waktu singkat mencerminkan buruknya koordinasi pemerintah lintas sektoral.

"Jika koordinasi pemerintah buruk, maka peraturan akan mudah dipermainkan. Kementerian satu bilang A dan kementerian lainnya bilang B. Rakyat lah yang bingung dan dirugikan," tutur dia.

Baca juga: Aturan Direvisi, Kini Perjalanan Darat Jarak Jauh 250 Km Cukup Pakai Antigen

Netty prihatin jika ada sesuatu di balik tidak ajegnya sikap pemerintah soal tes PCR.