Kompas.com - 03/11/2021, 06:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengurangi masa karantina pelaku perjalanan internasional dari 5 menjadi 3 hari.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan ini diputuskan setelah mempertimbangkan berbagai aspek.

"Pada prinsipnya setiap penyesuaian kebijakan yang dilakukan sudah mempertimbangkan masukan pakar terkait perkembangan riwayat alamiah penyakitnya, serta petugas di lapangan terkait teknis screeningnya," kata Wiku dalam konferensi pers daring, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Masa Karantina 3 Hari Hanya Berlaku bagi Pelaku Perjalanan Internasional yang Sudah Divaksin Dosis Lengkap

Selain perkembangan situasi virus corona, kata Wiku, cakupan vaksinasi Covid-19 juga menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan kebijakan karantina.

Hingga Selasa (2/11/2021) pukul 12.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua mencapai 74.805.667 orang atau 35,92 persen dari total target sasaran vaksinasi.

Sementara, jumlah yang sudah divaksin dosis pertama sebanyak 120.887.847 orang atau 58,05 persen.

Adapun target vaksinasi yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) di Indonesia yakni 208.265.720 orang.

"Capaian vaksinasi hasil survei juga dilakukan dengan baik untuk dipertimbangkan," ujar Wiku.

Adapun pengurangan masa karantina pelaku perjalanan internasional tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Karantina 3 hari khusus ditujukan ditujukan bagi pelaku perjalanan internasional yang sudah divaksinasi dosis penuh. Sementara, pelaku perjalanan internasional yang baru menerima vaksin dosis pertama tetap harus menjalani karantina selama 5 hari.

Baca juga: Alasan Pemerintah Kurangi Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 3 Hari

Ketentuan lainnya yakni pelaku perjalanan internasional wajib melakukan tes Covid-19 saat tiba di pintu masuk kedatangan dan kembali dites setelah menjalani karantina.

"Tes ulang RT-PCR kedua untuk menyelesaikan masa karantina yaitu exit test pada hari ketiga, dan exit pada hari keempat untuk karantina 5 hari," kata Wiku.

Wiku menekankan, aturan masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional tersebut berlaku di seluruh pintu masuk kedatangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya 'Obstruction of Justice' di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Temukan Indikasi Kuat Adanya "Obstruction of Justice" di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Itsus Polri Periksa Penyidik Polda Metro Jaya Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Nasional
Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Nasional
Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Nasional
Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Nasional
Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Nasional
Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Hari Ini

Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Hari Ini

Nasional
Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Nasional
Kabareskrim Harap Motif Penembakan Brigadir J Dibuka di Persidangan

Kabareskrim Harap Motif Penembakan Brigadir J Dibuka di Persidangan

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bogor

Kementerian PPPA Dorong Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.