Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Pemerintah Kurangi Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 3 Hari

Kompas.com - 02/11/2021, 23:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan alasan pemerintah terkait pengurangan rentang waktu karantina bagi pelaku perjalanan internasional, dari lima hari menjadi tiga hari.

Wiku mengatakan, penyesuaian kebijakan tersebut sudah mempertimbangkan masukan dari para pakar dan tim di lapangan.

"Pada prinsipnya setiap penyesuaian kebijakan yang dilakukan sudah mempertimbangkan masukan pakar terkait perkembangan riwayat alamiah penyakitnya, serta petugas di lapangan terkait teknis screening-nya," kata Wiku, dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Masa Karantina bagi Pelaku Perjalanan Internasional Berkurang Jadi 3 Hari

Selain itu, ia mengatakan, cakupan vaksinasi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

"Kebijakan pembaruan ini sudah dilakukan dengan baik untuk dipertimbangkan," ujarnya.

Adapun pengurangan masa karantina tercantum dalam adendum Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19.

Adendem tersebut mengatur, pelaku perjalanan internasional yang sudah divaksinasi dosis lengkap wajib melalui masa karantina selama tiga hari.

Baca juga: Masa Karantina 3 Hari Hanya Berlaku bagi Pelaku Perjalanan Internasional yang Sudah Divaksin Dosis Lengkap

Namun, pelaku perjalanan internasional yang baru mendapatkan dosis pertama tetap harus menjalani karantina selama lima hari.

Selain itu, Wiku mengatakan, pelaku perjalanan internasional wajib melakukan tes Covid-19 saat tiba di pintu masuk kedatangan dan kembali dites setelah menjalani karantina.

"Tes ulang RT-PCR kedua untuk menyelesaikan masa karantina yaitu exit test pada hari ketiga, dan pada hari keempat untuk karantina 5 hari," ucap Wiku.

Wiku menekankan, aturan masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional tersebut berlaku di seluruh pintu masuk kedatangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jagokan Zita Anjani, PAN Tidak Tahu Koalisi Prabowo Tawari Cawagub Jakarta ke PKS

Jagokan Zita Anjani, PAN Tidak Tahu Koalisi Prabowo Tawari Cawagub Jakarta ke PKS

Nasional
Perangi Judi 'Online', Pemerintah Diminta Berani 'Ribut' dengan Google Dkk

Perangi Judi "Online", Pemerintah Diminta Berani "Ribut" dengan Google Dkk

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Setiawan Ikut Minta Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kasus Vina 'Cirebon'

Kuasa Hukum Pegi Setiawan Ikut Minta Pemerintah Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Kasus Vina "Cirebon"

Nasional
Sempat Tuai Kontroversi, Pemerintah Akhirnya Putuskan Korban Judi 'Online' Tak Dapat Bansos

Sempat Tuai Kontroversi, Pemerintah Akhirnya Putuskan Korban Judi "Online" Tak Dapat Bansos

Nasional
Jelang Praperadilan, Pihak Pegi Setiawan Siapkan Saksi Ahli

Jelang Praperadilan, Pihak Pegi Setiawan Siapkan Saksi Ahli

Nasional
Afriansyah Noor Bakal Gugat SK Kemenkumham Soal Kepengurusan Baru PBB

Afriansyah Noor Bakal Gugat SK Kemenkumham Soal Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Tenda Jemaah Haji Bermasalah, Menko PMK: Saya Sudah Wanti-wanti Agar Diperhatikan

Tenda Jemaah Haji Bermasalah, Menko PMK: Saya Sudah Wanti-wanti Agar Diperhatikan

Nasional
Lampaui Jepang dan Inggris, Peringkat Daya Saing Indonesia Melonjak ke Posisi 27

Lampaui Jepang dan Inggris, Peringkat Daya Saing Indonesia Melonjak ke Posisi 27

Nasional
Menag Tanggapi Evaluasi Timwas Haji soal AC Mati hingga Tenda Overkapasitas

Menag Tanggapi Evaluasi Timwas Haji soal AC Mati hingga Tenda Overkapasitas

Nasional
Jokowi Klaim Tak Bahas Pilkada saat Bertemu Ketum Parpol

Jokowi Klaim Tak Bahas Pilkada saat Bertemu Ketum Parpol

Nasional
Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Nasional
Cegah Judi 'Online', Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Cegah Judi "Online", Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Nasional
Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Nasional
Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi 'Online' Dianggap Kurang Kerjaan

Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi "Online" Dianggap Kurang Kerjaan

Nasional
Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com