Pemerintah Diminta Tak Wajibkan Jemaah Umrah Lakukan Karantina Usai Kembali dari Arab Saudi

Kompas.com - 02/11/2021, 15:23 WIB
Jemaah umrah asal Indonesia yang berangkat pada Minggu (1/11/2020). Dokumentasi AmphuriJemaah umrah asal Indonesia yang berangkat pada Minggu (1/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mengaku pihaknya sudah meminta pemerintah untuk tidak mewajibkan karantina bagi jemaah umrah yang nantinya tiba di Indonesia.

Menurut dia, seharusnya kebijakan tersebut diperuntukkan bagi jemaah yang hasil pemeriksaan Covid-19-nya dinyatakan positif.

"Pemerintah agar mencabut kewajiban karantina setiba jemaah di tanah air. Karantina hanya bagi yang tes PCR-nya positif," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11/2021).

Selain itu, Firman juga meminta pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk memfasilitasi ketersediaan vaksin booster Covid-19.

Baca juga: Kemenag Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Haji-Umrah 2022 Tidak Diskriminatif

Hal itu, kata dia, dilakukan karena pemerintah Arab Saudi menyaratkan vaksin booster bagi jemaah yang sebelumnya sudah divaksin Covid-19 Sinovac atau Sinopharm.

Firman juga menilai, kebijakan pemberangkatan satu pintu (one gate policy) embarkasi perlu ditinjau karena kondisi geografis jemaah umrah tersebar di seluruh Indonesia.

"Minimal diadakan embarkasi di empat kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar," ujarnya.

Firman juga meminta Kemenag mengkaji ulang rencana karantina jemaah di asrama haji sebelum keberangkatan umrah.

"Rencana ini diskriminatif karena pelaku perjalanan ke luar negeri non umrah tidak diwajibkan karantina pra keberangkatan. Cukup tes PCR saja," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Didesak Segera Selesaikan Teknis Penyelenggaran Umrah 2022

Sebelumnya diberitakan, Kemenag masih melakukan persiapan terkait penyelenggaraan haji dan umrah 1443 Hijriah/2022.

Direktur Jenderal Penyelengaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief memastikan persiapan dilakukan secara profesional, inklusif, terbuka dan tidak diskriminatif.

"Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mendorong percepatan persiapan ibadah haji dan umrah 1443 H secara profesional, terbuka, inklusif, dan tidak diskriminatif," kata Hilman melalui keterangan tertulis, Senin (1/11/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

Nasional
Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

Nasional
Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Nasional
Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

Nasional
Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

Nasional
2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

Nasional
Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Nasional
Men-PANRB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Men-PANRB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Nasional
Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Nasional
Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Nasional
Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

Nasional
Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

Nasional
Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.