Soal Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I: Semua Kepala Staf Bagus

Kompas.com - 02/11/2021, 15:14 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memberikan pembekalan akhir pendidikan kepada para peserta didik Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimmen Polri Dikreg ke-61 serta Sespimma Angkatan ke-66 di Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021). Puspen TNIPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat memberikan pembekalan akhir pendidikan kepada para peserta didik Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimmen Polri Dikreg ke-61 serta Sespimma Angkatan ke-66 di Lemdiklat Polri, Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan berpandangan, tiga kepala staf TNI yang ada saat ini sama-sama layak untuk menjadi panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun, ia menekankan, keputusan mengenai calon panglima TNI tetap akan berpulang ke Presiden Joko Widodo karena itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Kita enggak bisa berandai-andai, semua calon yang ada sekarang, semua kepala staf sekarang bagus, tapi finalnya sama Pak Presiden. Kita tunggu saja, sabar saja," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Panglima TNI Tunjuk KSAL Buka Acara Gebyar Karya Pertiwi 2021

Politikus Partai Demokrat itu juga enggan berkomentar mengenai siklus panglima TNI yang biasanya dijabat bergantian dari tiap matra.

Saat ini, sejumlah pihak menyebut, panglima TNI mendatang merupakan "jatah" Angkatan Laut karena dua panglima TNI sebelumnya berasal dari Angkatan Udara dan Angkatan Darat.

Wakil ketua MPR itu menegaskan, keputusan untuk mengikuti siklus yang ada atau tidak kembali berpulang kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Ya tergantung Pak Presiden-lah. Ada yang berpendapat siklusnya harus siapa, sekarang Angkatan Udara, harusnya siapa, sebelum ini siapa. Analisanya begitu kan orang, tapi kan lagi-lagi kan keputusannya kembali kepada presiden," ujar dia.

Ia mengaku belum mendapatkan informasi apakah DPR telah menerima surat dari presiden mengenai calon panglima TNI atau tidak.

"Biasanya kalau surpresnya sudah datang biasanya kita rapat, tapi karena rapatnya belum ada, berarti asumsinya suratnya belum masuk. Kita tunggulah, sebentar lagi kan Pak Presiden pulang dari KTT," kata Syarief.

Baca juga: Pimpinan Komisi I Ingatkan Jangan Sampai Ada Kekosongan Jabatan Panglima TNI

Hadi akan meninggalkan jabatannya pada akhir November 2021, atau saat ia sudah memasuki usia pensiun.

Adapun tiga kepala staf yang menjadi kandidat pengganti Hadi adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.