Pemerintah Didesak Segera Selesaikan Teknis Penyelenggaran Umrah 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mendesak pemerintah segera menyelesaikan hal teknis yang masih menjadi kendala penyelenggaraan umrah 1443 Hijriah/2022.

Sebab, menurut dia, sudah terlalu lama waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah umrah sejak diterimanya nota diplomatik dari pemerintah Arab Saudi oleh Pemerintah Indonesia.

Adapun nota diplomatik tersebut disampaikan pemerintah Saudi kepada Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

"Pemerintah Indonesia telah mendapatkan nota diplomatik dari Arab Saudi terkait telah dibukanya kembali umrah bagi jemaah asal Indonesia," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11/2021).

"Namun sudah hampir satu bulan masih belum ada kepastian, sementara jemaah terus mendesak kapan bisa berangkat," lanjutnya.

Firman mengakui setelah diumumkannya nota diplomatik dari Saudi, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) sudah merespons dengan cepat.

Namun ia menyayangkan sampai saat ini belum ada kepastian terkait hal-hal teknis pemberangkatan ibadah umrah 1443 Hijriah.

"Ini yang membuat kami pertanyakan, ada apa sebenarnya," ujarnya.

Firman pun menilai sudah terlalu lama pemerintah hanya menyelesaikan kendala seperti barcode vaksin Indonesia yang informasinya masih belum bisa dibaca di pihak Arab Saudi.

Begitu pula, kemudian masalah syarat perjalanan umrah yang mewajibkan vaksin Covid-19 dosis lengkap, jenis vaksin yang diakui oleh Arab Saudi dan perlu adanya vaksin booster.