Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/11/2021, 13:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay meminta pemerintah untuk segera melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak usia 6-11 tahun setelah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Saleh mengatakan, vaksinasi bagi anak-anak perlu dilaksanakan untuk meningkatkan imunitas anak-anak saat mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

"Kalau sudah PTM, tidak bisa tidak anak-anak pasti akan berbaur antara satu dengan yang lain. Guru-guru dan tenaga administrasi lain juga akan menjadi bagian dalam interaksi dan kontak di sekolah," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).

Baca juga: Setelah Izin Vaksinasi Covid-19 Anak 6-11 Tahun Terbit

"Ini yang harus dipastikan semuanya aman. Nah, salah satu caranya adalah dengan pelaksanaan vaksinasi bagi para peserta didik, guru, dan tenaga administrasi di sekolah," ujar dia.

Anggota Komisi IX DPR itu berpendapat, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah sebelum memulai vaksinasi pada anak. Pertama, pemerintah perlu memastikan ketersediaan vaksin bagi anak.

Kedua, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di daerah harus merumuskan pola pelaksanaan vaksinasi. Vaksinator yang ada pun dinilai perlu berbagi tugas karena sebagian dari mereka tetap harus melayani vaksinasi bagi orang dewasa.

Ketiga, Saleh berharap pemerintah dapat memetakan pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak.

"Karena pengadaan vaksinnya tidak serentak, harus ditentukan daerah yang menjadi skala prioritas. Dengan begitu, pelaksanaan vaksinasi ini sejalan dengan program satgas dalam memutus mata rantai penyebaran Covid," ujar Saleh.

Ia pun berpandangan, vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak akan lebih mudah dilaksanakan dibandingkan vaksinasi bagi orang dewasa.

"Tinggal menentukan jadwal. Lalu mereka dipanggil secara bergiliran. Mungkin ada satu dua yang takut, tetapi biasanya bisa dibujuk dan disemangati," kata dia.

Diketahui, BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) terhadap Vaksin Sinovac pada anak usia 6-11 tahun.

"Kami dapat menyampaikan pengumuman telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin Covid-19 dari vaksin Sinovac Coronavac dan vaksin Covid-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun," kata Kepala BPOM Penny K Lukito dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/11/2021).

Penny menjelaskan, Vaksin Sinovac aman diberikan untuk anak usia 6-11 tahun.

Hal ini berdasarkan dari hasil uji klinik fase 2 yang menunjukkan bahwa imunogenisitas vaksin tersebut mencapai 96,5 persen.

Baca juga: Dinkes Kota Bekasi Siapkan Data untuk Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, vaksinasi Covid-19 kepada anak-anak dilakukan setelah ada izin penggunaan vaksin kepada kelompok tersebut.

Selain itu, nantinya vaksinasi untuk anak-anak akan diawali untuk daerah dengan tingkat vaksinasi lansia yang sudah tinggi.

"Vaksinasi (Covid-19) terhadap anak-anak akan dilaksanakan setelah ada izin. Dan diterapakan pada tahap awal di daerah yang sudah tinggi vaksinasi terhadap lansia," ujar Muhadjir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Jokowi Teken Perpres Stranas BHAM, Dirjen HAM: Ciptakan Iklim Bisnis Berkelanjutan

Nasional
Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Gubernur Lemhannas: Risiko Tertinggi Pemilu 2024 Bukan Keamanan, tapi Friksi Politik Koalisi Pemerintah

Nasional
Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Soal Peluang Kerja Sama dengan PSI, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Ketum PP Muhammadiyah: Ijtihad Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Nasional
Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Megawati Bertemu Mahathir Mohamad, Bahas soal Hujan hingga Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Setahun Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Bantuan Pemulihan Korban Belum Merata

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Mentan Syahrul Yasin Limpo Disebut Sedang Berobat, Nasdem: Karena Prostat

Nasional
Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Said Iqbal Sebut Hakim MK Inkonsisten karena Putuskan UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil

Nasional
Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

MK Sebut UU Cipta Kerja Tak Cacat Formil, Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materiil ke MA

Nasional
Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Menteri LHK: Dari 6.659 Titik Panas, 80 Persennya Berisiko Jadi Titik Api

Nasional
Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Jaksa Sebut Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Pinontoan Beli Lahan Sengketa di Cakung, Pemprov DKI Rugi Rp 155,4 Miliar

Nasional
Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Ikut Proyek BTS 4G, Huawei Dimintai “Commitment Fee” Rp 32 Miliar

Nasional
Dugaan Korupsi di PT Sigma Cipta Caraka, Kerugian Negara Rp 318 Miliar

Dugaan Korupsi di PT Sigma Cipta Caraka, Kerugian Negara Rp 318 Miliar

Nasional
PDI-P Ungkap Megawati-Khofifah Bertemu, Bahas soal Lingkungan dan Pemerintahan ke Depan

PDI-P Ungkap Megawati-Khofifah Bertemu, Bahas soal Lingkungan dan Pemerintahan ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com