Kompas.com - 02/11/2021, 12:30 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap aturan wajib tes PCR atau antigen bagi pelaku perjalanan darat dengan jarak tempuh minimal 250 kilometer atau waktu tempuh 4 jam.

Menurut Rahmad, aturan tersebut memang cukup sulit ditegakkan karena belum ada mekanisme untuk mengecek mana kendaraan yang sudah menempuh jarak 250 km atau waktu 4 jam.

"Memang tidak mudah menegakkan aturan setiap 250 kilometer itu, bagaimana pencatatannya, apakah berdasarkan plat nomor, kan tidak mungkin juga. Bagaimana mengukur awalnya 0 kilometer menjadi 250 kilometer per 4 jam, itu juga sulit kontrolnya," kata Rahmad saat dihubungi, Selasa (2/11/2021).

Rahmad berpendapat, aturan pengetatan perjalanan memang dibutuhkan untuk mencegah gelombang ketiga penularan Covid-19 yang dikhawatirkan terjadi pada akhir tahun nanti.

Oleh sebab itu, ia meminta agar aparat memastikan ketentuan tersebut benar-benar ditegakkan dan diawasi dengan ketat meski implementasinya dianggap sulit.

Baca juga: 3 Aturan Perjalanan Baru Selama PPKM: Dari Kereta Api sampai Pesawat

"Karena ini sudah ada aturan, tidak boleh wibawa itu menjadi lemah, aturan pemerintah menjadi tidak berwibawa ketika aturan pelaksanannya tidak dijalankan atau tidak ditegakkan," ujar politikus PDI-P itu.

Ia pun berpandangan, aturan ini hendaknya cukup diterapkan hingga akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 demi mencegah lonjakan kasus Covid-19.

"Sehingga ketika nanti kita lalui bersama dengan baik, cukup kita kendalikan, saya kira aturan itu bisa kita ubah lagi. Artinya tidak saklek ya," kata Rahmad.

SE Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2021 mengatur bahwa dokumen yang wajib dibawa pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan, yakni kartu vaksin dan hasil negatif tes RT PCR atau antigen.

"Para pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dengan ketentuan jarak minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi melalui keterangan tertulis, Minggu (31/10/2021).

"Dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan,” tuturnya.

Baca juga: Aturan Naik Kendaraan Pribadi 250 Km Wajib PCR atau Antigen Dinilai Membingungkan

Budi mengatakan, syarat perjalanan tersebut berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, dan angkutan penyeberangan.

Sementara itu, pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi darat dan angkutan penyeberangan dari dan ke daerah di luar Pulau Jawa dan Bali juga diberlakukan aturan serupa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelayat dan Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Achmad Yurianto

Pelayat dan Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Achmad Yurianto

Nasional
Selamat Jalan Pengabar Wabah, Penuntas H2C (Harap-harap Cemas)

Selamat Jalan Pengabar Wabah, Penuntas H2C (Harap-harap Cemas)

Nasional
Achmad Yurianto di Mata Keluarga: Tegas, Peduli, Tak Pernah Mengeluh Sakit

Achmad Yurianto di Mata Keluarga: Tegas, Peduli, Tak Pernah Mengeluh Sakit

Nasional
Jenazah Fahmi Idris Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis, Dilayat Mendag hingga Kepala BNPT

Jenazah Fahmi Idris Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis, Dilayat Mendag hingga Kepala BNPT

Nasional
Kenangan Muhadjir Effendy: Achmad Yurianto Selalu Ceria, Tak Kelihatan Sedang Sakit Parah

Kenangan Muhadjir Effendy: Achmad Yurianto Selalu Ceria, Tak Kelihatan Sedang Sakit Parah

Nasional
Jenazah Fahmi Idris Akan Dimakamkan Hari Ini di TPU Tanah Kusir

Jenazah Fahmi Idris Akan Dimakamkan Hari Ini di TPU Tanah Kusir

Nasional
Profil Fahmi Idris, Mantan Aktivis yang Jadi Pengusaha hingga Menteri

Profil Fahmi Idris, Mantan Aktivis yang Jadi Pengusaha hingga Menteri

Nasional
Dinantikan: Sayembara Desain Sosial IKN Nusantara

Dinantikan: Sayembara Desain Sosial IKN Nusantara

Nasional
Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Nasional
Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

Nasional
Polisi Pelepas 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sehari-hari Bertugas sebagai Staf di Brimob

Polisi Pelepas 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan Sehari-hari Bertugas sebagai Staf di Brimob

Nasional
Menko PMK: Jika Sudah Endemi, Covid-19 Akan Jadi Penyakit Biasa

Menko PMK: Jika Sudah Endemi, Covid-19 Akan Jadi Penyakit Biasa

Nasional
Membedah Kans Airlangga Hartarto Menuju Capres 2024

Membedah Kans Airlangga Hartarto Menuju Capres 2024

Nasional
Gelar Konferensi Besar 2022, NU Bentuk 19 Peraturan dan Pedoman Organisasi

Gelar Konferensi Besar 2022, NU Bentuk 19 Peraturan dan Pedoman Organisasi

Nasional
Cerita Awal Yurianto Jadi Jubir Covid-19: Tak Dibantu Tim untuk Sampaikan Konferensi Pers

Cerita Awal Yurianto Jadi Jubir Covid-19: Tak Dibantu Tim untuk Sampaikan Konferensi Pers

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.