Eks Penyidik KPK Jelaskan Pentingnya PP Pengetatan Remisi yang Dicabut MA

Sehingga, ucap dia, perbuatan pelaku korupsi tersebut bisa memenuhi semua unsur-unsur pidananya lengkap berkas perkaranya dan dapat diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Namun, jika pelaku korupsi itu mau terbuka dan kooperatif, keterangannya itu menjadi nilai tambah bagi mereka, karena mereka akan membongkar sebaik-baiknya kasus tersebut dari apa yang mereka alami.

"Ketika kasusnya terkuak, mereka mau kerja sama, mereka mau membuka kotak pandora atas kasus korupsi yang mereka lakukan, bisa kita ketahui siapa sebenarnya pelaku sesungguhnya, berapa uang yang didapatkan oleh masing-masing pelaku," ucap Yudi.

Lebih jauh dari itu, ujar dia, dengan adanya syarat ketat mendapatkan remisi itu, pelaku korupsi juga berpotensi mengungkap kasus besar yang diketahui olehnya yang kemudian diberitahukan kepada penyidik sehingga bisa dibongkar.

Baca juga: MA Cabut PP 99 Tahun 2012, Koruptor Lebih Mudah Dapat Remisi

"Artinya keterangan bagi para tersangka ini, itu akan berguna bagi dirinya sendiri, kita sih sebagai penyidik mereka mau ngaku atau tidak ngaku ya haknya ya, karena sudah diatur," ucap dia.

"Jadi di situ kita menggunakan PP nomor 99 tahun 2012 agar para pelaku tindak pidana korupsi mau kooperatif dengan penyidik dan memang harus ada seperti ini, mengapa? Supaya para pelaku tindak pidana korupsi ada efek jera juga," tutur dia.

Dicabutnya PP tersebut diterima Kompas.com dari Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andy Samsan Nganro, Jumat (29/10/2021).

Adapun MA mengabulkan judicial review PP tersebut yang diajukan oleh lima pemohon yang saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Kelas IA, Bandung, Jawa Barat.