Ombudsman Nilai Harusnya Tes PCR Bisa Digratiskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Robert Endi Jaweng menilai, seharusnya tes laboratorium polymerase chain reaction (PCR) untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia bisa digratiskan.

Sebab, kata dia, pemeriksaan PCR adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bahasa gratis itu bukan bahasa yang tepat dalam konteks barang publik tapi ya untuk mempermudah pemahaman karena satu sisi ada vaksin program, PCR program," kata Robert dalam diskusi daring, Sabtu (30/10/2021).

"Di sisi lain bolehlah menyebutnya vaksin gratis atau ditanggung negara," ujar dia.

Baca juga: Ombudsman Nilai Penerapan Syarat PCR sebagai Syarat Perjalanan Pesawat Diskriminatif

Namun, Robert memahami bahwa karena mungkin pemerintah tengah mengalami keterbatasan keuangan maka dari itu diterapkan berbayar.

Meski negara dalam kondisi demikian, ia menegaskan harus ada titik temu terkait masalah harga yang diterapkan dan tidak lupa untuk mengajak DPR berdiskusi.

"Setiap masalah yang membebani atau setiap kebijakan yang membebani masyarakat lebih dari kemampuan mereka dalam kapasitas membayar artinya ability to pay-nya mestinya harus konsultasi ke DPR," ucapnya.

"Karena ini sudah membebani. Saya enggak tau apa ada konsultasi itu atau tidak," ucap Robert.

Baca juga: UPDATE: 244.392 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,13 Persen

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara resmi mengumumkan tarif terbaru harga tes Covid-19 PCR, Rabu (28/10/2021).

Penetapan tarif ini dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap komponen-komponen tes PCR, seperti layanan, harga reagen, dan biaya administrasi overhead.

Dengan adanya harga baru ini, Kemenkes berharap agar pihak terkait menerapkan ketentuan harga tertinggi yang ditetapkan.

Tarif terbaru itu ditujukan bagi masyarakat yang melakukan tes PCR atas permintaan sendiri atau mandiri.

Baca juga: Sejumlah Klinik dan RS di Pancoran Belum Terapkan Harga PCR Rp 275.000

Namun, batas tarif tertinggi itu tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit yang penelenggaraannya mendapat bantuan dari pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah berharap agar dinas kesehatan provinsi dan kabupaten atau kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan tarif baru ini.