Tak Ikut Raker KPK di Yogyakarta, Nawawi: Saya Standby “Jaga Kantor”

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjelaskan alasan tak hadirnya dalam evaluasi kinerja yang dilakukan melalui rapat kerja (raker) KPK di Yogyakarta selama tiga hari, sejak 27 hingga 29 Oktober.

Adapun evaluasi kinerja itu dihadiri pimpinan dan pejabat struktural KPK di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.

Dia mengaku, kondisi kesehatannya kurang baik untuk mengikuti rapat kerja tersebut.

“Saya standby 'jaga kantor' saja, dan juga kondisi kesehatan tidak begitu fit,” ujar Nawawi kepada Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: KPK Raker di Hotel Bintang 5, Pukat UGM: KPK Punya Gedung Sendiri, Representatif untuk Rapat

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menilai perlu ada evaluasi kinerja kelembagaan.

Ia mengatakan, evaluasi kelembagaan bertujuan untuk melihat keefektifan strategi pemberantasan korupsi selama ini, yakni melalui pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi.

“KPK mengkaji dan mengevaluasi strategi trisula pemberantasan korupsi, apakah perlu dilakukan penyempurnaan atau tidak, karena KPK terus bergerak dinamis, KPK terus melakukan perubahan untuk perbaikan,” ujar Firli, melalui keterangan pers, Kamis (28/10/2021).

Firli menuturkan, seluruh jajaran KPK akan mengoptimalkan waktu yang tersisa pada akhir tahun ini mempertajam target melalui rencana aksi di masing-masing unit kerjanya.

Selain evaluasi kinerja, rapat kerja juga membahas roadmap atau peta jalan KPK periode 2022-2045, pembahasan anggaran 2021 dan perencanaan anggaran 2022.

“Dari perencanaan jangka panjang ini kita lihat bagaimana strategi pemberantasan korupsi Trisula akan diimplementasikan melalui program kerja,” kata dia.

Menurut Firli, rapat kerja telah diagendakan jauh-jauh hari, baik dari aspek perencanaan anggaran maupun rancangan pelaksanaannya.

Baca juga: Soal Raker di Hotel Bintang 5, Sekjen KPK: Sesuai BSU, Satu Orang Rp 700.000 hingga Rp 1 Juta

Firli memastikan seluruh pembiayaannya sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI.

“KPK berharap hasil dari rapat ini bisa segera diimplemetasikan dalam tugas-tugas yang bersifat strategis maupun rutin ke depannya oleh unit-unit kerja di kedeputian maupun kesetjenan,” ucap Firli.

“Sehingga dengan regulasi yang kuat dan struktur organisasi yang tepat, insan KPK dapat terus fokus dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kinerja pemberantasan korupsi,” tutur dia.