Tak Ikut Rapat di Hotel Mewah di Yogyakarta, Ini Alasan Pimpinan KPK Nawawi Pomolango...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkapkan alasannya tidak mengikuti rapat kerja (raker) di sebuah hotel bintang 5 di Yogyakarta (DIY) pada 27-29 Oktober.

Diketahui, Nawawi satu-satunya Pimpinan KPK yang tidak mengikuti raker tersebut.

Nawawi dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, mengaku sebaiknya ada pimpinan yang tetap bersiaga di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Baca juga: Soal Raker di Hotel Bintang 5, Sekjen KPK: Sesuai BSU, Satu Orang Rp 700.000 hingga Rp 1 Juta

"Tidak apa-apa tidak ikut. Saya pikir sebaiknya tetap ada yang 'standby' di kantor dan juga memang kemarin saya tidak terlalu fit," ujar Nawawi dikutip dari Antara, Jumat 929/10/2021).

Seperti diketahui, KPK menggelar raker tersebut dalam rangka harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi setelah peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Pasca pelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut, kami kemudian perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU tersebut," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (27/10).

Raker tersebut pun menuai kritik dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM).

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan KPK sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk mengadakan raker di kantor.

“KPK sudah punya Gedung Merah Putih dan Gedung C1, itu sudah representatif untuk mengadakan raker. Jadi tidak perlu KPK menggunakan fasilitas lain untuk raker,” terang Zaenur pada Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Berapa Harga Menginap di Hotel Mewah yang Digunakan KPK untuk Rapat Kerja?

Selain itu Zaenur menilai sebelum kepemimpinan Firli Bahuri, lembaga antirasuah itu selalu mengadakan raker dengan sederhana.

“Kebiasan itu bukan tanpa tujuan, tapi dimaksudkan untuk memberi contoh pada kementerian, dan berbagai lembaga lain untuk efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran,” ungkapnya.

“Karena anggaran itu didapatkan dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” sambung Zaenur.