Jaksa Agung Wacanakan Penerapan Hukuman Mati untuk Koruptor, MAKI: Bisa untuk Kejahatan Berulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendukung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang tengah mengkaji penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Boyamin berharap, pernyataan Jaksa Agung itu benar-benar menjadi kenyataan dalam waktu dekat.

"Saya mendukung rencana Jaksa Agung yang akan menerapkan tuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Saya minta ini tidak hanya lip service, tapi diterapkan dalam proses penuntutan berikutnya," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).

Menurut Boyamin, penuntutan hukuman mati dapat diterapkan pada salah satu perkara korupsi yang saat ini tengah bergulir di persidangan, yaitu kasus korupsi PT Asabri.

Ia mengatakan, ada dua terdakwa yang memenuhi syarat dituntut hukuman mati. Sebab, keduanya melakukan tindak pidana korupsi berulang.

Kedua terdakwa yang dimaksud adalah Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Keduanya merupakan terpidana dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Hukuman mati selain karena (korupsi dana) bencana, juga karena pengulangan. Maka, saya minta Jaksa Agung menerapkan kehendaknya dengan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada orang yang melakukan pengulangan korupsi di Jiwasraya dan Asabri," ucapnya.

Baca juga: Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati untuk Kasus Mega Korupsi, Anggota DPR: Tak Ada yang Salah Sepanjang Proporsional

Boyamin menuturkan, soal majelis hakim nantinya mengabulkan atau tidak tuntutan jaksa, hal itu merupakan urusan lain.

Menurutnya, yang terpenting, kejaksaan telah menunjukkan semangat untuk menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor.

"Soal hakim mengabulkan atau tidak itu nanti, setidaknya kehendak dan semangat untuk menuntut hukuman berat terhadap koruptor sudah dilakukan," katanya.

Diberitakan, Jaksa Agung Burhanuddin mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati dalam penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Burhanuddin merujuk pada perkara-perkara korupsi besar yang ditangani Kejagung, seperti perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabari yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar.

"Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud. Tentu penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai hak asasi manusia (HAM)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Jaksa Agung Kaji Hukuman Mati Bagi Koruptor, Pakar Hukum: Jangan Hanya Gimmick!

Menurut Leonard, selain karena menimbulkan kerugian keuangan negara, Jaksa Agung mempertimbangkan dampak luas yang diakibatkan perkara korupsi.

Adapun kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asabri mencapai Rp 22,78 triliun. Sementara itu, kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi PT Jiwasraya yaitu Rp 16,8 triliun.

Leonard mengungkapkan, Jaksa Agung juga membuka kemungkinan konstruksi lain yang dapat dilakukan dalam penangan perkara korupsi, salah satunya yaitu upaya agar hasil rampasan dapat bermanfaat langsung bagi pemerintah dan masyarakat yang terdampak kejahatan korupsi.